DPRD: Persoalan Honorer dan Meubeleur Sekolah Harus Segera Diatasi

656107_09592108042015_dprd_kab_bekasi
CIKARANG PUSAT – Permasalahan mendasar di dunia pendidikan Kabupaten Bekasi, diantaranya minimnya jumlah Sekolah Negeri, tenaga honorer Tata Usaha (TU) hingga tenaga pengajarnya, serta kelengkapan fasilitas  (meubeleur)‎, hingga kini belum dapat terpecahkan.
“Memang benar, persoalan tersebut sebenarnya mendasar dan juga klasik. Namun tak kunjung terselesaikan,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, Rabu (16/11).
Seperti permasalahan status guru honorer. Kepastian status guru honorer, kata dia, baik jangka menengah maupun jangka panjang, sedianya haruslah diupayakan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal, mereka mengabdi sampai sudah puluhan tahun, namun kepastian untuk menjadi PNS masih sebatas mimpi yang harus diperjuangkan. Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat, diharapkan agar segera menyelesaikan permasalahan ini.
“Jumlah honorer di dunia pendidikan Kabupaten Bekasi saat ini, mencapai kisaran 20.900 orang. Jika belum bisa menjadikan mereka PNS karena permasalahan regulasi, maka minimal jangka pendeknya adalah standar honor/upahnya harus ditingkatkan,” bebernya.
Solusinya, lanjut dia, pihaknya berencana meningkatkan nominal upah honorer pada 2017 mendatang. Adapun anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp. 162 Miliar, dari hasil pembahasan Komisi IV dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dalam rapat pra Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) tahun anggaran 2017.
“Kita jadikan rekomendasi dan nota dinas ke TAPD Pemkab Bekasi, Pimpinan DPRD, dan Badan Anggaran DPRD. Saat pembahasan KUA & PPAS tahun anggaran 2017 ini, kebetulan saya Anggota Badan Anggaran juga, saya kawal anggaran 162 Milyar tersebut agar masuk dalam KUA & PPAS 2017 yang nantinya muncul di APBD tahun 2017. Sudah clear, dalam pembahasan Badan Anggaran dengan TAPD dan SKPD Pemkab Bekasi, anggaran 162 Milyar itu sudah muncul dalam KUA & PPAS 2017 ini,” ungkap Nyumarno.
Sedangkan permasalahan berikutnya, sambung dia, yakni meubeleur di SDN dan SMP. Berdasar data yang ada,‎ sebanyak 845 ruang kelas SDN masih membutuhkan meubeleir, sedangkan untuk SMPN sekitar 200 ruang kelas. Hal itu disebabkan gagal lelang di tahun 2015, ditambah dengan RKB baru yang terbangun pada tahun 2016 namun belum ada meubeleurnya.
“Jika setiap ruang kelas anggarannya 50 juta, maka kita perlu anggaran sekitar 52,2 Milyar untuk meubeleur di SDN dan SMPN. Ini juga belum teranggarkan dan harus diperjuangkan agar muncul dalam APBD tahun 2017,” cetusnya. Ya doakan ya Bang, saya juga minta dukungan dari rekan-rekan Badan Anggaran lintas Fraksi, agar dapat mengawal dan memperjuangkan anggaran Meubeleur untuk SD dan SMP ini. Sekali lagi, Alhamdulillah untuk 20.900 orang tenaga Honorer di dunia pendidikan sudah teranggarkan, efektif tahun 2017 nanti, imbuhnya menandaskan.(ONE)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*