Support Usaha Kecil, Komisi II Dorong Raperda Inisiatif UMKM

Ketua Komisi II Mulyana Muhtar

CIKARANG PUSAT – Dukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi berencana menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang UMKM. Penyusunan regulasi itu dilakukan demi memperkuat eksistensi para pengusaha kecil di tengah derasnya industri besar.

Ketua Komisi II Mulyana Muhtar mengatakan, Raperda UMKM merupakan produk Raperda inisiatif Komisi II. Raperda UMKM merupakan wujud konkret dari dukungan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap dunia usaha. Dengan harapan, keberadaan regulasi tersebut dapat menjadi legal standing bagi pengelolaan dan pemberdayaan UMKM. Tujuannya pun tidak lain untuk membangun dan menumbuhan dunia usaha.

“Kami membuat Raperda ini salah satunya untuk menjamin usaha UMKM, bagaimana ada perlindungan, ada jaminan dan juga ada pendampingan terkait pedagang kategori UMKM. Sejauh ini kan bias tentang bagaimana regulasinya,” jelasnya.

Penyusunan Raperda UMKM tersebut, kata dia, harus mampu memperkuat para usahawan kecil, bukan malah mempersulit mereka. Tujuannya agar ada pertumbuhan dan pengembangan untuk para pelaku usaha kecil agar usahanya tetap berjalan, tumbuh, dan berkembang.

“Melalui regulasi ini nantinya pemerintah harus berupaya dalam peningkatan UMKM. Ditambah lagi, dengan adanya Perda UMKM nanti akan lebih kuat lagi dalam pemberdayaan UMKM, dan masyarakat akan mendapat kesempatan berwirausaha. Tujuannya tentu perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan dengan rasa aman dan nyaman,” ucap politisi Partai Demokrat itu.

Selain pertumbuhan UMKM, regulasi tersebut pun harus bisa membatasi antara usaha kecil dan usaha besar. Pasalnya, selama ini para pengusaha kecil kesulitan bertahan akibat gagal bersaing dengan pengusaha besar.

“Contohnya izin saja, usaha kecil dan industri besar izinnya disamakan, padahal harusnya tidak. Pelaku industri boneka UMKM itu harus ada izin industrinya, tapi izinnya sama dengan izin industri mobil misalnya, di kawasan besar, seharusnya kan tidak seperti itu,” terangnya.

Dia menambahkan, pembuatan regulasi tersebut diharapkan pula dapat menumbuhkan jumlah usahawan secara signifikan. Pada tahun lalu jumlah UMKM binaan Pemerintah Kabupaten Bekasi berjumlah 1.000 usaha. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat tahun ini hingga mencapai 2.500 usaha.

“Jika melihat potensinya, saya pastikan jumlah UMKM akan bertambah. Namun penambahan itu tentu harus dibarengi dengan regulasi yang mendukung. Insya Allah Raperda ini akan kami gelar dalam waktub dekat. Kami juga sudah konsultasikan dan meminta masukan serta dukungan dari dinas terkait,” tandasnya. (ADV)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*