Empat Ormas Sebut Pembentukan Panitia Pengisian BPD Sukadarma Cacat Hukum

TUNTUT TRANSPARANSI : Massa dari empat elemen berunjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Sukatani menuntut transparansi pembentukan panitia pemilihan BPD Sukadarma, Senin (16/4/2018).

SUKATANI– Pembentukan panitia pengisian BPD Sukadarma, Kecamatan Sukatani menuai aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen masyarakat setempat.

Unjuk rasa dilakukan oleh empat ormas, antara lain Pemuda Pancasila (PP), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Pemuda Ansor dan Front Pembela Islam (FPI). Puluhan orang dari empat ormas itu menuntut transparansi Kepala Desa Sukadarma dalam pembentukan panitia pengisian BPD setempat, karena diduga sarat KKN.

Koordinator aksi, Moch Eka Noviandi mengungkapkan bahwa pembentukan panitia pemilihan BPD Sukadarma tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam surat edaran, No 141/SE-07/DPMD Tanggal 07 Februari 2018 Tentang Pedoman Pengisian Keanggotaan BPD.

“Ini cacat hukum, kami menuntut camat segera mengevaluasi dan membentuk ulang kepanitian BPD Sukadarma,“ ujar pria yang juga Humas GMBI Kabupaten Bekasi, kepada sejumlah awak media, Senin ( 16/4/2018).

Eka Noviandi menduga ada intervensi dan pengkondisian terhadap jalannya Pemilihan Panitia BPD Sukadarma oleh terduga bakal calon kepala desa. Tujuannya, lanjut dia, agar berjalan sesuai dengan skenario yang sudah disusun atau diinginkan.

“Ini tidak ada sosialisasi, kita tidak tahu kapan daftar, ujug-ujug calon dan pemilihnya sudah ditentukan, ini artinya ada maksud tertentu dari Kades Sukadarma,” terangnya.

Eka Noviandi dengan tegas menyebut adanya dugaan Kades Sukadarma dan Ketua BPD melakukan KKN dan kebohongan publik terhadap masyarakat setempat.

“Kita menilai ini sudah mencederai demokrasi,” tandasnya.

Camat Sukatani, Benni Yulianto mengaku sudah memfasilitasi antara pengunjuk rasa dengan Kades Sukadarma perihal ketidaktransparanan pemilihan panitia BPD tersebut. Bahkan ia menyebut bahwa persoalan itu sudah selesai.

“Sudah clear, kita mediasi mereka dengan unsur Muspika dan masing elemen, secara aklamasi mereka sudah sepakat. Mereka menerima kondisi sekarang, dan menjadikan cacatan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari,”ujarnya.

Menurutnya hanyalah kurang sosialisasi dan komunikasi saja. Ia menilai selama tidak ada pelanggaran proses, maka tinggal dilanjutkan dengan catatan-catatan.

“Hanya kurang komunikasi saja LSM dan Ormas di sini. Solusinya ke depannya harus lebih transparan, dan bagi yang ingin mengikut kontestasi dipersilakan,” tutupnya. (ONE)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*