Sarat Rekayasa, Pemilihan Panitia Pilkades Lambangsari Dijadwal Ulang

AUDIENSI : Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi menerima pengaduan warga Desa Lambangsari yang meminta pelaksanaan ulang pemilihan panitia Pilkades setempat.

CIKARANG PUSAT – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi terima pengaduan warga Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, terkait permintaan pelaksanaan ulang pemilihan panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) setempat yang dinilai sarat rekayasa dan tidak memenuhi unsur tata tertib pelaksanaan.

Perwakilan warga yang tergabung dalam Aliansi Forum Masyarakat Lambangsari, Safrizal Yusri mengatakan telah mengirim surat berisi sikap keberatan atas pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) pemilihan panitia Pilkades Lambangsari.

“Pembentukan panpel Pilkades sarat rekayasa oleh BPD karena memaksakan kehendak, tidak sesuai dengan mekanisme dan tatib yang ada,” kata dia saat audiensi dengan DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (16/4).

Peraturan Bupati (Perbup) nomor 5 Tahun 2018, kata dia, mengatur petunjuk pelaksanaan dan teknis (Juklak/Juknis) pelaksanaan, tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

“Aturan itu diabaikan BPD. Yang terjadi BPD justru melakukan pengerahan massa dari pihaknya dan tidak mewakili unsur kuota masyarakat peserta forum,” jelasnya.

Safrizal menambahkan, tidak dijalankannya tatib pelaksanaan, akhirnya berdampak kericuhan antar warga. Disisi lain, BPD juga tidak menyampaikan berita acara secara tertulis.

“Kami elemen masyarakat menolak segala keputusan Musdes, meminta Camat mengevaluasi, serta meminta masukan DPRD untuk memutuskan pemilihan ulang panitia Pilkades sesuai prosedur,” terangnya.

Camat Tambun Selatan, Iman Santoso, mengaku tidak bisa ikut campur tangan terlalu jauh terhadap permasalahan ini.

“Kita hanya memfasilitasi saja sesuai Perbup. Tanggal 10 kemarin kita menerima surat dari teman-teman aliansi dan sekarang kita bahas bersama,” singkatnya.

Sementara Plt Ketua BPD, Rudi Indrajit menyatakan bahwa pelaksanaan rapat musdes (5/4) lalu sudah sesuai prosedur yang berlaku.

“Kami menganggap sah hasil voting musdes, ini jalan terbaik yang saya ambil,” kata dia.

Rudi mengaku ada ketidaksepahaman sehingga menyebabkan terjadinya keributan saat itu.

“Kita sudah tenangkan, akhirnya bapak Ma’ruf yang terpilih menjadi ketua panitia berdasarkan hasil voting,” ucapnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Beni mengatakan, proses yang telah dijalankan BPD setempat merupakan tahap persiapan.

“Sederhana saja, bicara kepanitiaan adalah bagian terkecil, satu pasal, ‘little piece of cake’. Unsur yang hadir dalam acara itu idealnya BPD yang meng SK kan nantinya, Pemdes (RT dan RW) dan tokoh masyarakat (pemuda, adat, agama). Gak ada itu Plt BPD sebenarnya,” jelasnya.

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah desa setempat, namun dirinya meminta hasil keputusan musdes secepatnya.

“Kita gak masalah, mau diulang lagi ya tidak apa-apa (pemilihan panitia pilkades). Yang terpenting limitnya, paling lambat 5 Mei harus sudah kami terima hasil musdesnya. Kalau memang kemarin tatibnya kurang rapi, segera dirapihkan. Itu kewenangan desa, kita tinggal tunggu hasilnya,” ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jalika menuding mekanisme musdes yang telah dilaksanakan tidak dapat diterima oleh semua warga Desa Lambangsari.

“Saya juga bagian dari keluarga Lambangsari, musdes kemarin contoh kemunduran dalam demokrasi. Saya minta pemilihan ini diulang, saya tidak mau ada keributan di Dapil saya,” tegasnya.

Senada, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Zainudin juga meminta agar musyawarah desa dilajukan ulang dengan cara yang santun.

“Seyogyanya pada hajatan ini kita harus bisa bedakan antara ranah politik dan birokrasi, jangan dicampuradukkan. Seharusnya kita lepaskan baju partai kita, pure birokrasi. Gelar lagi musdes namun musyawarah mufakat agar tidak ada intrik-intrik dan tidak menyebabkan permasalahan yang lebih besar lagi,” jelasnya.

Kesimpulan rapat mediasi sendiri diputuskan diadakannya musyawarah desa kembali (jadwal ulang). Waktu dan tempat akan ditetapkan oleh aparatur pemerintah desa setempat dalam waktu secepat mungkin.(ONE)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*