Yayasan Al-Muhajirin Jakapermai Protes Penggunaan Nama “Piagam Al-Azhar”

Logo Yayasan Al Muhajirin Jakapermai

BEKASI SELATAN – Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai selaku pengelola sekolah – sekolah Al-Azhar Jakapermai, Kemang Pratama, Grandwisata dan Masjid Jamie Al-Azhar Jakapermai, keberatan dengan penggunaan nama “Piagam Al-Azhar”, terkait adanya pemberitaan di salah satu media online, Selasa (15/5/2018) kemarin.

Kepala Bagian Humas & Legal Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai, Daud Husin mengatakan, Yayasan Waqaf Al Muhajirien Jakapermai merasa terganggu dan keberatan penggunaan nama “Piagam Al Azhar” karena dikaitkan dengan Pilkada, dalam hal ini Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bekasi.

“Imbauan atau pernyataan yang disampaikan juru bicara Piagam Al Azhar, Ustadz Ahmad Salimin Dani dipastikan tidak mewakili Lembaga Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai selaku pengelola Masjid Al-Azhar Jakapermai,” jelasnya dalam rilis yang diterima Bekasi Ekspres, Rabu (16/5/2018).

Menurutnya, Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai merupakan Lembaga atau Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan tidak melakukan politik praktis.

Sehingga demikian, Yayasan Waqaf Al-Muhajirien Jakapermai masih memegang teguh prinsip tersebut. “Jadi dalam Pilkada yang sedang berlangsung, sudah semestinya tidak mendukung partai mana pun, termasuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah,” jelasnya.

Menyangkut penggunaan ruang basement Masjid Al-Azhar sebagai tempat pertemuan, Al-Azhar hanya menerima pengajuan izin penggunaan acara Mudzakarah para Ulama, Habaib, AIim Ulama, Assatidz atau Assatidzah dan para Da’i se-Bekasi Raya.

“Kita pun meminta pada pihak-pihak untuk tidak menggunakan atau memanfaatkan nama Al-Azhar untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yayasan Waqaf Al Muhajirien Jakapermai akan menempuh langkah lain jika dianggap penting,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Mudzakarah atau diskursus Alim Ulama Kota Bekasi sepakat menerbitkan ‘Piagam Al-Azhar’. Piagam berisi seruan mengikuti fatwa para ulama dalam memilih kepala daerah yang bertarung di Pilwalkot Bekasi maupun Pilgub Jabar 2018.

Dalam piagam yang tercantum nama KH. Ishomuddin Muchtar selaku pimpinan sidang diskursus tersebut, disepakati dukungan para Ulama mengarah kepada Paslon Walikota – Wakil Walikota, Nur Supriyanto-Adhy Firdaus (NF) di Pilwakot Bekasi. Sementara di Pilgub Jabar, diputuskan mendukung duet Sudrajat-Syaikhu (Asyik).

“Mengimbau, mengajak dan menyerukan kepada umat Islam di Kota Bekasi dan di Provinsi Jabar untuk memilih dan mengabarkan kemenangan Nur Supriyanto-Adhy Firdaus di Pilwakot Bekasi dan memilih Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar,” dilansir dari Radar Bekasi.

Hasil diskursus itu, juga melahirkan ‘fatwa’ agar umat Islam di Kota Bekasi dan Jawa Barat tunduk dan patuh mengikuti fatwa ulama, habaib, dan asatidz atau asatidzah.

“Jangan memilih pemimpin yang diusung Parpol pendukung penista agama Islam dan yang mengkriminalisasi para habaib dan ulama,” pungkasnya. (GUN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*