Diperkuat Perda, Kartu Sehat Bekasi Kini Selevel JKN

Kartu Bekasi Sehat (KBS). (Ist)

BEKASI TIMUR – Rapat evaluasi dan monitoring Kartu Sehat berbasis NIK (KS-NIK) kembali digelar oleh Komisi IV DPRD Kota Bekasi bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi terkait banyaknya menuai pro dan kontra.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi IV Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi, Rahmawati S. Farm, Apt seusai hasil rapat kepada awak media, senin (28/05/18).

Menurut pengakuannya dari hasil rapat evaluasi dan monitoring KS-NIK bahwa masih ada anggota Komisi IV masih meragukan KS-NIK tersebut, keraguan mereka yakni seputar kepesertaan KS-NIK, pembayaran ke Rumah Sakit, apakah jaminan un limitid, dan atau apakah 2019 masih dilanjutkan walau sudah disyahkan Peraturan Daerah (Perda) untuk memperkuat KS-NIK dan tidak bertentangan dengan Program Pusat seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kendati demikian, program Kartu Sehat sesungguhnya solusi nyata dari berbagai kendala dan kebutuhan warga akan layanan kesehatan di lapangan, dimana yang dikeluhkan adalah pelayanan kesehatan baik di RSUD maupun juga di RS Swasta

Oleh karena itu, dengan adanya pro kontra dirinya menjelaskan bahwa Kartu Sehat berbasis NIK saat ini sudah mempunyai payung hukum dan kepastian hukumnya.

“Dengan kartu ini, saya berharap semua rumah sakit di Kota Bekasi wajib melayani pasien pemegang kartu tersebut. Kartu tidak membedakan status baik keluarga miskin maupun mampu, karena ini adalah program yang sangat pro terhadap masyarakat Kota Bekasi,” tegasnya.

Melihat antusias warga yang begitu tinggi, menjadi sebuah tolak ukur bahwa KS berbasis NIK sangat dinantikan warga dan diterima bahkan dirasakan manfaatnya. Terlebih lagi warga tidak perlu membayar iuran perbulannya untuk dapat menggunakan KS berbasis NIK.

‚ÄúSemua ini kita buktikan dengan semakin tingginya animo masyarakat dalam pembuatan KS berbasis NIK, kini KS-NIK tidak bertentangan dengan JKN,” tandasnya.

Sehingga demikian KS-NIK dapat dimiliki masyarakat secara cuma-cuma dan tidak dibebankan dengan membayar iuran, karena semua itu cukup diambil dari pajak rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kota setempat.

“Jadi, kita tetap lanjutkan karena tidak bertentangan, bahkan lebih baik karena tidak dua kali rakyat membayar kewajibannya baik melalui pajak maupun iuran. Karena jika menggunakan kartu lainnya sangat membebani masyarakat Kota Bekasi,” pungkasnya (GUN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*