Pengamat: Soal Tata Kelola Pemerintahan, Ridwan Kamil Dinilai Stagnan, Lebih Banyak Pencitraan

Ilustrasi

Bandung – Pengamat Tata Kelola Pemerintahan, Ben Satriana menilai kinerja Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil (Emil) cenderung stagnan atau tidak ada perubahan yang signifikan. Emil gagal menyelesaikan masalah-masalah utama masyarakat. Bahkan, menurut Ben, kepemimpinan Emil justru lebih banyak melakukan politik gincu atau pencitraan.

Ben menjelaskan, Emil mungkin berniat ingin memodernisasi Tata kelola pemerintah dengan membuat ratusan aplikasi. Namun yang terlewat adalah hal terkait keberlanjutan sistem tersebut.

“Coba ditanyakan ke pihak Pemkot atau RK, dari ratusan aplikasi yang sudah dibuat berapa yang masih berjalan?.” Ujarnya kepada wartawan (12/6).

Menurut Ben, banyak Hal yang sifatnya fundamental masih belum dilakukan misalnya transparansi anggaran, transparansi terkait dokumen publik, Partisipasi nyata dalam perencanaan pembangunan. Semua itu belum dijalankan.

“Saya kira secara riil dampak dari reformasi tata pemerintahan yang dilakukan RK belum terasa. Silahkan dicek apakah publik merasakan adanya layanan publik yang lebih baik, di sekolah-sekolah, puskesmas, rumah sakit, kelurahan, kecamatan dll.” Imbuhnya.

Sebagai contoh, lanjut Ben, November lalu Transparency International Indonesia (TII) masih menempatkan Kota Bandung sebagai Kota dengan Persentase Suap Tertinggi. Hal Ini menunjukkan ada problem serius di Bandung.

Ben juga menyesalkan kepemimpinan RK yang tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat yang sudah tinggi akan layanan publik. Sementara birokrasi tidak bisa mengimbanginya.

“Birokrasi masih terjebak cara kerja yang lama. Sialnya RK tidak berani merubah kebiasaan kerja yang lama ini. Saya tidak tahu kenapa?.” Imbuhnya.

Tak hanya itu, Ben juga menyayangkan sikap ketidakberanian RK ketika melihat tidak ada perubahan perilaku kerja anak buahnya.

“Seharusnya dia mengganti pimpinan birokrat, yaitu Sekda. Tapi kenyataannya dia tidak berani melakukan itu.” Tegas Ben.

Terkait dengan itu, Ben menghimbau agar masyarakat bisa cerdas dalam memilih Gubernur Jabar mendatang. Menurutnya, jika mengelola kota saja RK tidak berani melakukan reformasi birokrasi, apalagi di tingkat Provinsi. Perlu diingat, tegas Ben, Gubernur punya tugas mengkoordinasikan Walikota dan Bupati. Bila mengelola internal staff saja RK kesulitan, bagaimana bisa mengelola para pemimpin daerah nanti.(RED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*