Selesai Pilkada Paslon Nomor Urut 2 Dipolisikan

Kuasa hukum Rahmat Effendi, Noval Al Rasyid.

BEKASI SELATAN – Kuasa hukum Rahmat Effendi, Noval Al Rasyid, angkat suara terkait dengan pelaporan dan selebaran HOAX dugaan ijazah palsu kliennya oleh pasangan calon nomor 2, Nur Supriyanto-Adhi Firdaus.

Noval menjelaskan, bahwa yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 tidak dalam logika hukum, karena apapun yang disampaikan oleh kuasa hukum Paslon nomor urut 2 tidak dalam konsep hukum.

“Peristiwa yang dipersoalkan mereka ini adalah sesuatu yang telah diputuskan dan telah ditetapkan, pertama adanya surat penghentian dari Bareskrim, kedua ada ketetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan semua identitasnya sama, dan juga ada keterangan surat dari Bawaslu ini juga dinyatakan tidak perbuatan pidana,” kata Noval dalam konferensi persnya, Sabtu (23/6/2018) kemarin.

Dirinya mengatakan bahwa hukum itu adalah sesuatu yang logis dan rasional. Jadi, tidak ada yang bersifat irasional. Namun, jika Paslon nomor urut 2 tetap mempertahankan hal ini, kata dia, maka sudah bukan konteks hukum yang rasional.

“Saya pikir semua itu sudah mengarah ke irasional, sebab bagaimanapun ketika kita bicara hukum, apalagi dalam sistem hukum kita yang berfaham positivisme ini diatur dalam norma, maka dapat dibuktikan dan dapat menjadi sesuatu yang konkret, maka kita harus patuh dan mengikat,” tegasnya.

Noval pun mencurigai, jika Paslon nomor urut 2 terus mempermasalahkan hal ini, yang dimana sudah tidak dalam konteks hukum. Sehingga dirinya pun berencana selesai Pilkada 27 Juni 2018 mendatang, akan menempuh jalur hukum.

“Kami memikirkan ada kerugian kalau ini terus diberitakan, kami berkeyakinan ini sama saja sebuah perbuatan yang bisa disangkakan sebuah pengaduan secara fitnah, sebagaimana telah diatur dalam pasal 317 KHUP, maka kami akan berencana melaporkan siapa yang memberi kuasa, atau ini kuasanya sendiri yang maju,” jelasnya.

Menurutnya, jika proses pilkada ini sudah dalam bentuk penetapan dan keputusan, maka wajib dipatuhi. Sehingga dirinya menilai Paslon nomor urut 2 tidak dapat membedakan mana yang peraturan undang-undang, dan mana hukum.

Dikatakannya, persoalan ini seakan memaksa masyarakat dari suatu informasi yang tidak logis, dan dirinya berharap tidak ada upaya-upaya untuk merusak Pilkada 2018 ini.

“Hukum ini kan tertib tidak membuat masyarakat kacau, dan jangan membuat tidak tertib dengan membawa-bawa hukum, karena norma semuanya mengatur itu,” pungkas Noval (GUN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*