4 Kasus Proyek Bermasalah Pemkot Bekasi Mandek, CBA Tantang Nyali Kejati

Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman.

BEKASI SELATAN – Lambannya kinerja kejaksaan negeri (Kejari) Kota Bekasi menjadi berkah tersendiri bagi para oknum pejabat korup di tubuh Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini jika terus berlanjut, akan menjadi bencana bagi masyarakat setempat lantaran hilangnya rasa keadilan penegakan hukum di tanah patriot.

Hal ini diibaratkan pisau, tajam ke atas, tumpul ke bawah.

Demikian disampaikan Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman melalu rilisnya.

Dikatakan, penilaian CBA terhadap hilangnya rasa keadilan disebabkan buruknya kinerja Kejari Kota Bekasi. Hal ini berdasarkan pantauan CBA, begitu banyak proyek-proyek yang dijalankan pemerintah daerah Kota Bekasi bermasalah namun tetap dibiarkan atau didiamkan.

Misalnya, beber Jajang, temuan yang pihaknya laporkan ke Kejari Kota Bekasi terkait beberapa proyek dugaan fiktif jasa konsultasi perencanaan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Kejari Kota Bekasi.

Proyek bermasalah itu yakni:

1. Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Pembangunan Rusunawa Sumur Batu Bantargebang, nilai kontrak sebesar Rp970.310.000. Tahun anggaran 2017

2. Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Aparatur VI, nilai kontrak sebesar Rp506.000.000. Tahun anggaran 2017

3. Jasa Konsultansi Perencanaan Sarana Aparatur III nilai kontrak sebesar Rp512.000.000 Tahun anggaran 2017

4. Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Lanjutan Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi nilai kontrak sebesar Rp1.794.732.500 Tahun anggaran 2017

Dijelaskan Jajang, total anggaran yang dihabiskan PT. Nusantara Citra Konsultan untuk 4 proyek di atas sebesar Rp 3.783.042.500

Dengan mandeknya laporan tersebut, sambung Jajang, berdampak pada mati surinya Kejari Kota Bekasi. sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Patriot yang bersumber dari pungutan pajak masyarakat terancam disalahgunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

“Hal ini patut disayangkan, mengingat APBD Kota Bekasi sebagai salah satu yang terbesar dibandingkan kota dan kabupaten di Jawa Barat,” terang Jajang.

“Berdasarkan kondisi ini, kami mendorong Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk turun tangan dan membuka penyelidikan terkait proyek di atas. Selain itu, perlu ada evaluasi serius terhadap jajaran pejabat Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, jika perlu dilakukan perombakan besar-besaran,” tambahnya.

Kejari Kota Bekasi selanjutnya, kata Jajang, harus diisi oleh orang-orang yang kredibel dan berintegritas.

“Jika pengawasan dari penegak hukum di Kota Patriot berjalan dengan benar, maka uang belanja daerah yang rata-rata di atas Rp 5,8 triliun bisa bermanfaat untuk masyarakat, bukan malah jadi bancakan oknum-oknum pejabat korup,” ujarnya mengakhiri.(ZAL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*