Disnaker Berikan Pelayanan Prima di MPP

BEKASI SELATAN – Guna meningkatkan layanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) membuka pelayanan publik yang terletak di Lotte Mart Mall Bekasi Junction Jl. Juanda Kota Bekasi.

Kepala Disnaker, M. Kosim mengatakan bahwa telah dibukanya pelayanan publik ini masyarakat dapat mengurus keperluan Kartu Kuning atau Kartu Antar Kerja yang biasa dikenal dengan AK-1, dan tentunya pelayanan yang berikan cepat dan GRATIS.

“Mall pelayanan pubik ini, dalam sehari kami dapat melayani 100 – 150 orang yang membuat dan atau melegalisasi kartu AK-1, pelayanan yang optimal pun menjadi prioritas utama kami, melayani pengunjung dengan baik, prima, dan cepat adalah hal utama, dan semua pelayanan disini GRATIS.” ucap Kosim kepada Bekasi Ekspres, Kamis (5/7/2018)

Dirinya menerangkan bahwa dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini masyarakat dapat dengan mudah mengurus segalanya dalam satu tempat. “Ada yang ngurus Kartu AK-1 sama SKCK, ada yang ngurus Kartu AK-1, SKCK dan KTP,  semua pelayanan ada disini.” terangnya.

Sementara Kepala Bidang Penempatan, Sudarsono mengatakan bahwa bagi masyarakat yang ingin membuat atau melakukan pendaftaran Kartu AK-1 pun juga dapat melalui website di http://disnaker.bekasikota.go.id/, pilih menu “Pendaftaran Pencari Kerja, isikan data-data, lalu pilih klik “Simpan Data”, selesai. Peserta tinggal datang ke Mall Pelayanan Publik untuk mengambil Kartu AK-1.

Oleh karena itu, Disnaker Kota Bekasi Mendapatkan ISO 9001-2008 berturut-turut selama 3 Tahun. Lanjutnya, upaya disnaker memberikan pelayanan yang baik, prima, dan cepat adalah hal yang utama dalam penerapan moto dan misi disnaker.

Hal tersebut dibuktikannya dengan mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 secara berturut-turut selama 3 tahun, sertifikasi sistem manajemen mutu ini merupakan wujud nyata komitmen disnaker secara berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Dengan adanya sertifikat ISO 9001-2008, disnaker telah mendapatkan akreditasi atau pengakuan dari pihak lain yang independen selama 3 tahun berturut-turut tentang penerapan standar pelayanan (layanan public atau departemen pemerintahan).” ucapnya. (ADV/GUN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*