Komisi III Dorong Percepatan Pelebaran Jalan Kalimalang

Kardin

CIKARANG PUSAT – Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi berharap agar proses pelabaran jalan Kalimalang segera rampung. Sebab, jalan Kalimalang kelak tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, tapi juga dapat merangsang geliat perekonomian di Kabupaten Bekasi.

“Kami akan mendorong terus agar jalan Kalimalang bisa segera rampung sesuai dengan target yang ditentukan yakni di tahun 2019. Itu memang menjadi perhatian kami,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Kardin.

Kardin menambahkan belum rampungnya pembangunan jalan inspeksi Kalimalang menyusul masih adanya beberapa bidang lahan milik warga yang belum dibebaskan.

“Tetapi tahun ini sudah dianggarkan, sehingga ke depannya tidak ada alasan lagi pelebaran jalan itu belum selesai,” ucapnya.

Terkait dengan tiang listrik dan tiang telfon yang masih menancap di tengah-tengah ruas jalan yang sudah dibangun, pihaknya sudah berkordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita sudah sampaikan ke PUPR untuk berkordinasi dengan PLN dan stake holder lainnya agar tiang-tiang tersebut dapat segera dicabut atau dipindahkan,” kata dia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi Jamaludin mengatakan perkembangan proyek pelebaran Jalan Raya Inspeksi Kalimalang dari Perbatasan Kota Bekasi – Tegal Danas dengan panjang sekitar 20 Kilometer, saat ini sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan rampung di tahun 2019.

Adapun kendala dalam proses pengerjaan proyek tersebut, sambungnya, adalah masih adanya lahan di ruas jalan antara Kota Bekasi – Cibitung yang belum dibebaskan. “Kalau itu sudah dibebaskan maka tuntas,” ucapnya.

Sementara untuk ruas jalan lainnya, yakni Cibitung – Tegal Gede dan Tegal Gede – Tegal Danas dipastikan sudah tidak ada kendala. “Tahun ini fly over di Tegal Gede kita bangun, kita selesaikan,” kata dia.

Sebagai solusi untuk tiang listrik yang masih banyak menancap di tengah jalan Raya Inspeksi Kalimalang, pihaknya mengaku telah berkordinasi dengan pemerintah pusat, yakni Kementerian Pekerjaan Umum.

“Dan sudah ada respon dari Kementerian. Jadi langsung dari Kementrian Pekerjaan Umum yang berkirim surat ke Kementerian BUMN dan meminta agar utilitas PLN yang ada di sepanjang Kalimalang itu dipindahkan,” kata Jamal.(ADV)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*