Gali Fakta Maladministrasi Setop Pelayanan Publik, Ombudsman Panggil Pj Wali Kota Bekasi

BERI PENJELASAN : Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah saat memberikan penjelasan kepada Ombudsman terkait peristiwa penghentian pelayanan publik secara serempak yang terjadi di kelurahan dan kecamatan se Kota Bekasi.

JAKARTA SELATAN – Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah memenuhi panggilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya, Rabu (8/8/2018).

Pj Wali Kota Bekasi hadir dalam pemeriksaan tersebut yang dilaksanakan dari pukul 10.00 hingga 12.30 WIB.

Ombudsman memanggil Pj Wali Kota Bekasi terkait maladministrasi penghentian pelayanan publik secara serempak yang telah terjadi di kelurahan dan kecamatan se Kota Bekasi pada Jumat (27 /7/2018) lalu.

“Pemeriksaan ini dilakukan Ombudsman untuk mengkonfirmasi beberapa temuan dan pengakuan para pejabat Pemkot Bekasi sebelumnya,”ungkap Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho kepada bekasiekspres.com melalui pesan WhatsApp.

Dijelaskan Teguh, proses pemeriksaan difokuskan untuk menggali fakta-fakta yang diketahui Pj Wali Kota Bekasi terkait peristiwa penghentian pelayanan publik pada tanggal 27 Juli 2018 lalu,selain pencarian fakta dugaan penyebab terjadinya peristiwa penghentian layanan publik tersebut.

Ia menambahkan, adapun dugaan yang disampaikan para pihak terkait dengan peristiwa tersebut adalah adanya disharmonisasi antara Pj Wali Kota Bekasi dengan Sekda Kota Bekasi, dugaan penghentian layanan publik karena terjadinya offline system Disdukcapil yang menjadi salah satu bagian dari layanan di keluarahan dan di kecamatan.

“Selanjutnya adalah dugaan bahwa peristiwa tersebut akibat ketidakpatuhan ASN Kota Bekasi terhadap instansi dan pimpinannya,”ujarnya mengakhiri.(ZAL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*