KPU Segera Tetapkan Paslon Rahmat Effendi-Tri Adhianto Sebagai Pemenang

Walikota Bekasi terpilih Rahmat Effendi dan Wakil Walikota Bekasi terpilih Tri Adhianto.

BEKASI SELATAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi segera menetapkan pemenang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2018-2023. Ini menyusul Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan dari kubu yang kalah dalam Pilkada serentak pada 27 Juni lalu.

Hasil hitungan KPU menyatakan bahwa pasangan nomor 1 Rahmat Effendi-Tri Adhianto menang dengan perolehan suara sebanyak sebanyak 697.634, sedangkan pasangan nomor dua Nur Supriyanto-Adhy Firdaus memperoleh suara 335.900, dengan jumlah partisipasi pemilih mencapai 77 persen dari total DPT 1,4 juta.

“MK sudah memutuskan bahwa menolak gugatan pemohon,” kata Komisioner KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni di Bekasi, Jum’at (10/8/2019).

Nurul mengatakan, penetapan paling lambat tiga hari setelah salinan putusan MK diterima lembaganya. Namun, sampai sore ini salinan belum diterima. Meski demikian, pihaknya sudah menjadwalkan rapat pleno penetapan pada Sabtu akhir pekan ini.

“Setelah penetapan, kami mengusulkan pelantikan kepada Kementerian Dalam Negeri,” ujar dia.

Nurul menambahkan, tahapan resmi dari KPU dalam Pilkada serentak bahwa pemenang bakal dilantik pada 20 September mendatang di Kantor Gubernur Jawa Barat.

Kubu Nur Supriyanto-Adhy Firdaus menggugat KPU Kota Bekasi atas hasil pemilihan kepada daerah serentak. Pasangan ini kalah telak dari inkumben Rahmat Effendi-Tri Adhianto.

Salah satu alasannya karena menganggap jumlah DPT dengan jumlah penduduk selisih jauh. Kubu Nur-Firdaus menilai jumlah penduduk Kota Bekasi wajib KTP hingga 2 juta jiwa, sehingga ada 600 ribu jiwa tak masuk dalam DPT. Jumlah ini dinilai bisa menjadi pemilih pasangan nomor 2.

Hakim MK memutuskan menolak gugatan kubu NF, asalannya selisih perolehan suara tidak sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU tingkat kabupaten/kota. (GUN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*