Dianggap Gegabah, Gerindra Somasi KPU Kota Bekasi

SOMASI KPU: Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, Eko Setyo Pramono beserta Sekretaris DPC Gerindra Kota Bekasi, Tahapan Bambang Sutopo menunjukan surat somasi yang ditujukan ke KPU Kota Bekasi.

BEKASI TIMUR – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi terkait keabsahan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerindra Kota Bekasi yang menyatakan kepengurusan berdasarkan SK No: 01-066/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tanggal 26 Januari 2018 sebagai kepengurusan yang sah dinilai terlalu gegabah.

Menurut Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, R Eko Setyo Pramono, keputusan yang dikeluarkan KPU Kota Bekasi dibuat tanpa ada dasar hukum, dan pihaknya mengaku kecewa.

Dijelaskan Eko, semestinya KPU Kota Bekasi tidak bisa dengan serta merta mengakui kepengurusan DPC Gerindra Kota Bekasi versi SK No: 01-066/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tanggal 26 Januari 2018 sebagai kepengurusan yang sah.

Sebab, seiring dengan terbitnya SK Nomor: 07-0242/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 29 Juli 2018, maka SK No: 01-066/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tanggal 26 Januari 2018 dinyatakan dicabut dan tidak lagi berlaku oleh DPP Gerindra.

“Jelas KPU Kota Bekasi sudah gegabah dalam mengambil keputusan. Sementara keputusan yang diambil KPU Kota Bekasi sama sekali bertentangan dengan keputusan DPP Gerindra. Dan apa yang sudah KPU Kota Bekasi putuskan sama sekali tidak memiliki dasar,” beber Eko.

Sampai hari ini, Eko masih mengklaim bahwa dirinya tetaplah pemegang mandat yang sah atas DPC Gerindra Kota Bekasi. Eko berpedoman pada SK Nomor: 07-0242/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 29 Juli 2018 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dan Sekretaris Jendral, Ahmad Muzani.

“DPP Gerindra memandatkan saya adalah pengurus Gerindra yang sah, dan itu jelas tertuang dalam SK yang dikeluarkan DPP dan ditandatangani langsung oleh Pak Prabowo selaku ketua umum,” terang dia.

Ia pun menegaskan, bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan DPC Gerindra Kota Bekasi. Sebab, DPP Gerindra hanya mengakui satu kepengurusan yakni kepengurusan di bawah dirinya sesuai dengan SK Nomor: 07-0242/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 29 Juli 2018.

“Bahasa dualisme itu kan di akar rumput. Kalau di elit terutama secara struktur baik DPP maupun DPD bahasa itu tidak ada. DPP dan DPD itu cuma kepengurusan saya yang diakui dan dinyatakan sah,” tegasnya.

Adapun mengenai keputusan Mahkamah Partai DPP Gerindra sebagai dasar KPU Kota Bekasi memutuskan kepengurusan DPC Gerindra berdasarkan SK No: 01-066/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tanggal 26 Januari 2018 sebagai kepengurusan yang sah, dinilai tidak bisa dijadikan dasar.

“Keputusan tertinggi di dalam AD/ART partai kami ada di tangan Ketua Umum. Yang bisa menganulir keputusan partai cuma Ketua Umum. Adapun Majelis Kehormatan di partai sifatnya hanya melakukan mediasi. Keputusan ada di tangan ketua umum,” ungkap dia.

Sementara mengenai surat KPU Pusat kepada KPU Jawa Barat Nomor: 1533/PL.01.4-SD/03/KPU/XII/2018 yang menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan KPU Kota Bekasi, juga tidak bisa dijadikan dasar sepenuhnya oleh KPU Kota Bekasi mengambil keputusan soal keabsahan pengurus DPC Gerindra Kota Bekasi.

“Surat KPU Pusat ke KPU Jawa Barat itu bunyinya agar KPU Jawa Barat melakukan supervisi atas adanya konfik di internal kami, bukan pengambilan keputusan. Jadi salah kalau KPU Kota Bekasi melakukan pengambilan keputusan,” paparnya.

Atas keputusan KPU Kota Bekasi, Gerindra Kota Bekasi di bawah kepemimpinan EKo menempuh jalur somasi yang sudah dilayangkan beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan sebab keputusan KPU Kota Bekasi tidak memiliki dasar yang kuat dan dinilai keliru.

“Sudah jelas bahwa keputusan yang ada tidak memiliki dasar dan jelas keliru. Sebab sudah jelas, bahwa kepengurusan DPC Gerinda Kota Bekasi yang sah cuma satu yaitu yang diketuai oleh saya berdasarkan SK Nomor: 07-0242/Kpts/DPP-GERINDRA/2018 tertanggal 29 Juli 2018. Kami Harap KPU untuk segera menarik keputusan yang telah diambil,” ujarnya mengakhiri.(ZAL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*