Pemkab Bekasi Tolak Kompensasi Uang, Berikan Opsi Lain ke Warga Burangkeng

PAPARKAN PERSOALAN: Asda III Pemkab Bekasi, Suhup kepada wartawan paparkan persoalan TPA sampah Burangkeng yang ditutup warga setempat beberapa hari ini.

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap menolak permintaan warga Burangkeng yang meminta kompensansi berupa uang tunai. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja memaparkan bahwa permintaan uang tunai sebagai kompensasi yang diinginkan masyarakat Burangkeng tidak bisa dipenuhi.

“Soal dana tunai yang diminta sebagai kompensasi jelas kita tidak bisa penuhi, karena di kita ada aturan mainnya soal ini,”ujarnya diwawancarai usai paripurna pengunduran Neneng,Jumat (15/3/2019) sore

Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri sudah menyanggupi permintaaan kompensasi yang diminta oleh masyarakat, bahkan dinas terkait pun sudah diintruksikan untuk turun ke lapangan guna mencatat apa yang menjadi permintaan masyarakat setempa, seperti masalah infrastruktur, pendidikan, bahkan kesehatan pun sudah dikerahkan.

Bahkan hari ini, kata Eka, mereka akan kembali lagi duduk bersama dengan mengirimkan perwakilannya untuk sama-sama memusyawarahkan kembali masalah kompensasi itu. “Kalau sampai masalah itu masih berlarut dan tidak dibuka juga, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi akan membuka paksa TPA Burangkeng,”kata dia

Sementara Asda III, Suhup ikut menimpali persoalan TPA Burangkeng.Menurut Suhup opsi yang terakhir nantinya disampaikan ke kepala desa yang kemudian diteruskan ke warganya.

Infonya hari ini katanya TPA mau dibuka paksa oleh Pemkab Bekasi, namun dibantah Suhup lantarab Pemerintah Kabupaten Bekasi menghindari adanya bentrokan, karena di sana banyak massa yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu bahkan anak-anak.

“Bahkan ada opsi terakhir yang menurut saya ada ketentuan dan aturannya, hari ini opsi itu disampaikan Kepala Desa ke warganya, kalau sampai opsi itu tetap tidak diterima maka Pemerintah Kabupaten Bekasi akan meminta pihak keamanan membuka paksa TPA yang ditutup warga,” tandasnya.

“Barusan saya rapat sama kepala desanya untuk menyampaikan opsi yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada warganya, kalau kompensasi uang tetap yang diminta, yang pasti tidak akan mungkin diberikan karena tidak ada aturannya,”pungkas dia.(DEJ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*