PPK dan PPS Rebutan Surat Suara Tanpa Tanda Tangan Berita Acara Pengambilan

Video rebutan surat suara di gudang logistik KPU Kota Bekasi yang beredar luas di masyarakat.

BEKASI TIMUR – Video dan foto-foto yang menunjukkan aksi berebut surat suara oleh puluhan petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di gudang logistik KPU Kota Bekasi di eks Giant, Bekasi Timur, Kota Bekasi, beredar luas di masyarakat.

Insiden yang terjadi pada Jumat (05/04/2019) lalu menyebabkan kerusakan pada surat suara, seperti sobek, kotor dan lecak. Hal ini tentunya menambah panjang daftar kelalaian pihak KPU Kota Bekasi atas logistik Pemilu, yang mana sebelumnya mengangkut surat suara menggunakan truk bak terbuka tanpa ditutupi terpal dan pengawalan pihak kepolisian.

Salah satu PPK yang enggan ditulis namanya membenarkan apa yang terjadi seperti tayangan video dan foto-foto yang beredar luas di publik.

“Ya begitu faktanya, dan saya menyaksikan sendiri PPK dan PPS berebut surat suara usai mobil boks pembawa kertas suara tiba di gudang logistik KPU eks Giant,” ungkapnya kepada Bekasiekspres.com, Minggu (07/04/2019).

Ia pun menyebut kedatangan PPK dan PPS ke lokasi tersebut lantaran takut tidak kebagian surat suara, karena waktu pencoblosan tinggal menghitung hari.

“Kami diinfokan melalui grup whatsApp oleh salah satu Komisioner KPU Kota Bekasi kalo mobil logistik surat suara akan tiba ke gudang eks Giant, makanya kami datang,” bebernya.

Anehnya, kata dia, PPK maupun PPS tidak menandatangani apapun saat pengambilan kertas suara di gudang KPU eks Giant. Bahkan tidak ada seorang pun petugas KPU Kota Bekasi yang hadir saat itu.

“Gak ada berita acara pengambilan kertas suara, apalagi tanda tangan. Ini ceroboh dan pelanggaran namanya, karena Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dilanggar dengan kasat mata,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Susanto sangat menyayangkan tindakan para petugas di lokasi. Ia mengakui insiden tersebut merupakan kelemahan dari manajemen KPU Kota Bekasi yang tidak mengawal dengan baik proses pemindahan logistik surat suara, yang seharusnya menjadi tanggung jawab KPU.

“Kaitannya dengan itu kan manajerial. Dan itu ada korelasinya dengan putusan kita hari ini, kita meminta KPU untuk memperbaiki sistem manajerialnya,” katanya, Senin (8/4/2019).

Menurut dia, kelalaian pengawasan yang kembali dilakukan KPU Kota Bekasi terkait logistik Pemilu 2019, akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap KPU selaku lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kaitannya dengan manajerial, bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada publik dalam proses tata laksana. Fungsi manajerial ketika terlaksana dengan baik, kaitan dengan kepercayaan publik terhadap manajerial surat suara dan kebutuhan logistik lainnya, saya rasa itu harus termanajemen dengan baik sehingga mendapat kepercayaan publik,” jelasnya.

Meski begitu, Tommy mengaku tak sepenuhnya surat suara yang rusak disebabkan aksi berebut dari para petugas. Banyak diantaranya didapati sudah rusak saat proses penyortiran.

“Kalau rusak surat suara itu hasil dari proses cetak. Di beberapa pengawasan kita, kita dapati setelah dilakukan proses sortir, ada beberapa surat suara yang rusak atau tidak masuk standar yang dibutuhkan, karena proses cetaknya ya,” ungkapnya.

“Misalkan seperti tintanya ngeblur, hasil printnya tidak baik, juga mungkin pada saat packing itu terkena tali packingnya sehingga menyebabkan sobek. Nah itu dinyatakan rusak atau reject, tidak bisa digunakan,” sambung Tommy.

Ketua KPU Kota Bekasi, Nurul Sumarheni enggan mengangkat sambungan telepon dari wartawan saat hendak dikonfirmasi mengenai hal ini.(ZAL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*