Peran Strategis Yusuf Taupik Mengurus IPPT Meikarta dan Pencairan 10 Miliar

UANG SUAP: Gambar uang suap izin Meikarta yang disita dan diperlihatkan Jaksa KPK di sidang lanjutan agenda pemeriksaan dan mendengarkan kenterangan 5 terdakwa di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (10/04/2019).

BANDUNG – Mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang kini menjadi terdakwa dalam kasus suap perizinan Meikarta, dalam kesaksiannya mengaku baru tahu Meikarta itu adalah garapan Lippo Group. Di awal proses, Neneng diminta untuk mengurusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diajukan PT Lippo Cikarang.

“Meikarta taunya sih cuma “brand” dari Lippo. Saya tahu saat itu PT Lippo (Cikarang) meminta IPPT,” ujar Neneng Yasin dalam pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Bandung,Rabu (10/4/2019) kemarin.

Permintaan mengurusi IPPT, kata Neneng, diterimanya dari E Yusup Taupik, yang saat itu menjabat Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi. Neneng menyebut saat itu Lippo meminta IPPT dengan luas 400 hektare.

“EY Taufik datang dan bilang mau memberikan Rp 20 miliar untuk 400 hektare.” kata Neneng.

Saat itu, E Yusup Taupik, menurut dia, menyampaikan adanya permintaan bertemu dengan perwakilan Lippo Group. Neneng belakangan tahu perwakilan Lippo itu adalah Edi Dwi Soesianto dan Satriadi. Dalam surat dakwaan, Edi selaku Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang, sedangkan Satriadi sebagai karyawan PT Lippo Cikarang.

“Saya ketemu dan Pak Edi Soes (Edi Dwi Soesianto) memohon IPPT Meikarta,” ujar Neneng.

“Ada bicara uang atau tidak? Menawarkan atau bagaimana?” tanya jaksa KPK kemudian.

“Saat itu nggak bicara uang. Saya bilang ya silakan saja diurus (perizinan),” jawab Neneng.

“Bicara uang hanya dengan EY Taupik, yang menyampaikan Rp 20 miliar EY Taufik sendiri,” imbuh Neneng.

Setelah itu, pengajuan IPPT dilakukan melalui Dinas PTMPTSP Kabupaten Bekasi. Dalam prosesnya, Neneng mengaku tidak tahu menahu secara teknis hingga bagaimana IPPT tahap awal terbit, Neneng lalu bertemu E Yusup Taupik menanyakan komitmen janji Rp 20 miliar.

“Ya karena memang EY Taupik sendiri yang bilang (mau kasih Rp 20 miliar),” kata Neneng.

Pada akhirnya realisasi dari uang itu hanya diterima dirinya sebanyak kurang-lebih Rp 10 miliar.

“Saya sebetulnya nggak tahu, saya nggak bisa paksa, itu berjalan saja. Saya cuma terima Rp 10 miliar itu. Penyerahannya bertahap,” demikian kata dia.

Seperti diketahui, pada persidangan sebelumnya, Senin (14/01/2019) lalu, Neneng Yasin mengaku menerima uang Rp 10 miliar dari Meikarta terkait pengurusan IPPT. Uang Rp 10 miliar itu dia bagikan ke anak buahnya dengan rincian Carwinda Rp 100 juta, EY Taufik Rp 100 juta, Deni Mulyadi Rp 100 juta dan Neneng Rahmi Rp 200 juta.(DEJ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*