FO Kabupaten Bekasi Tidak Masuk Daftar Tata Ruang Jabar, Class Action Menanti?

Ilustrasi fiber optic (ist)

CIKARANG PUSAT-Pengadaan Fiber Optik (FO) di Kabupaten Bekasi memang sudah terealisasi dan terserap serta terlaporkan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, LKPJ dan PPAPBD harus dijadikan bahan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya dinas terkait.

Dari tinjauan Tata Ruang kota dan kabupaten di Jawa Barat, baru terdapat 6 kota/Kabupaten saja yang memiliki rencana pengembangan jaringan telekomunikasi melalui penanaman kabel optik bahwa tanah.

“Berdasarkan RTRW, diantaranya adalah Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Purwakarta.”kata Ergat Ketua Umum LSM Kompi kepada Bekasi Ekspres, Minggu (14/04/2019).

Daerah tersebut, jelas dia, yang pasti nantinya dijadikan sebagai daerah percontohan penggelaran seluruh kabel optik bawah tanah (Ducting) bersama. Untuk kota/kabupaten lainya di Jawa Barat.

Tiap daerah tentu harus memiliki rencana pengembangan jaringan telekomunikasi yang strategis. Seperti halnya melalui penanaman kabel optik (FO) bawah tanah agar Ducting Bersama dapat diimplementasikan.

Jadi, sambung dia,kalau ada daerah yang tidak terdaftar atau tertera sesuai peraturan daerah tersebut, maka hal itu boleh dikatakan dan diduga telah melakukan perlawanan secara aturan dan sesungguhnya peraturan itu modal dasar dalam melaksanakan setiap kebijakan.

“Kabupaten Bekasi salah satu kabupaten yang sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan pemasangan fiber optik pada tahun 2015 dan 2016, dan hal ini diduga tidak mengindahkan peraturan yang ada,” terang Ergat.

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memberikan teguran atau sanksi kepada Pemkab Bekasi beserta dinas terkait dan jajaranya.

“Kalau sampai hal ini dibiarkan, maka kami atas nama masyarakat yang tergabung dalam wadah oraganisasi LSM Kompi akan melakukan class action, atas dugaan melawan aturan hukum pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap kegiatan dimaksud dan diduga kepada pejabat terkait telah “abouse of fower” dalam menjalankan fungsi jabatannya.”tutup dia dengan tegas.(DEJ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*