Direktur Eksekutif Tiksa Institute Ungkap Tiga PR Eka Sebagai Bupati Definitif

Direktur Eksekutif Tiksa Institute Ahmad Djaelani.

CIKARANG PUSAT – Direktur Eksekutif Tiksa Institute Ahmad Djaelani menyebutkan ada sejumlah pekerjaan rumah dan tantangan bagi Eka Supriaatmaja dalam memimpin Kabupaten Bekasi ke depan. Eka sendiri baru saja dilantik menjadi Bupati Bekasi definitif di sisa periode 2017-2022 di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/06/2019).

Menurut Djaelani, pekerjaan rumah (PR) dan tantangan Eka yang pertama adalah membumikan kembali spirit Swatantra Wibawa Mukti sebagai semboyan serta ruh pembangunan Kabupaten Bekasi. Swatantra Wibawa Mukti memiliki arti yaitu suatu daerah yang dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan memiliki pengaruh serta jaya dan makmur.

“Swatantra Wibawa Mukti jangan hanya sekedar dijadikan semboyan dan pajangan belaka. Swatantra Wibawa Mukti harus dijadikan ideologi, pandangan hidup dan falsafah bagi Eka dalam memimpin Kabupaten Bekasi ke depan. Eka harus mampu membangkitkan spirit itu dan memanifestasikannya dalam program-program pemerintahan untuk mencapai kejayaan daerah dan kemakmuran rakyatnya. Pembangunan jangan dilakukan tanpa arah,” kata Djaelani dalam keterangannya, Rabu (12/06/2019).

Hal kedua, dijelaskan Djaelani, Eka harus mampu mengkonsolidasikan birokrasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bekasi untuk mengefektifkan program pembangunan dan pelayanan publik pemerintah. Birokrasi Kabupaten Bekasi sebagai ujung tombak pelaksanaan pemerintahan masih banyak dikeluhkan oleh publik, mulai dari indisipliner aparatur, sistem pelayanan yang semraut, dan penyerapan anggaran yang rendah.

Apalagi, skandal korupsi yang menimpa Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu menyeret bupati dan pejabat di sejumlah instansi kedinasan. Ini jadi indikasi bahwa birokrasi Kabupaten Bekasi dalam keadaan krisis dan harus dijadikan momentum “bersih-bersih” oleh Eka.

“Eka harus menunjukan pengaruh dan leadershipnya di lingkungan birokrasi Kabupaten Bekasi. Jangan sampai ada disharmoni dan distrust antara Eka sebagai bupati dengan aparatur di bawahnya. Ketegasan dan kepemimpinan Eka sebagai bupati diuji dalam hal ini. Jika tidak, ini akan jadi preseden buruk yang merugikan masyarakat,” tutur Djaelani.

Yang ketiga, lanjut Djaelani, masyarakat Kabupaten Bekasi juga menanti keberanian Eka dalam melakukan terobosan dan akselerasi pembangunan di sisa waktu yang ada. Berbagai bidang dan urusan pemerintahan di Kabupaten Bekasi masih menyisakan banyak soal. Baik itu di tata ruang, infrastuktur, maupun pada sistem pelayanan publik.

“Perlu keberanian dan pola berpikir out of the box bagi Eka dalam melakukan terobosan dan akselerasi pembangunan, mengingat kompleksitas permasalahan yang ada. Kabupaten Bekasi tidak butuh pemimpin seremonial,” tegas tokoh pemuda asal Cibarusah ini.(ZAL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*