LAMI Desak Tipikor PMJ Ungkap Aktor Intelektual Dugaan Korupsi Disperkintam Kota Bekasi

TERINDIKASI KORUPSI: Pembangunan markas komando Satpol PP dan Linmas serta kantor BPBD Kota Bekasi yang menuai persoalan hukum lantaran terindikasi korupsi. Kasus ini sedang ditangani Tipikor Polda Metro Jaya.

BEKASI SELATAN – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mendukung mahasiswa dan mendesak Tipikor Polda Metro Jaya (PMJ) untuk membuka perkembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek multiyears (anggaran tahun jamak) tahun 2017 di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi.

“Kami juga mendesak pihak penegak hukum untuk tidak masuk angin dalam mengungkapkan dugaan korupsi di Kota Bekasi. Apalagi, sudah sampai tahap penyidikan,” kata Koordinator LAMI, Suganda kepada wartawan, Rabu (12/06/2019).

Dikatakan Suganda, penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum dugaan korupsi di Disperkimtan, harus juga mengungkap aktor intelektual. Pasalnya, tidak akan mungkin yang terlibat hanya bawahan, dikarenakan bawahan atau pegawai tidak memiliki kebijakan.

“Aktor intelektual juga harus diungkap sama penegak hukum. Karena kalau hanya pegawai atau bawahan, itu gak masuk logika. Karena mereka tidak memiliki kebijakan yang penting untuk mengambil keputusan,” tegasnya.

Perlu diketahui, Ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat Bekasi (Formasi), Jimmy mendesak Tipikor Polda Metro Jaya harus membuka hasil dari penyidikan dugaan korupsi di Disperkimtan. Agar kasus tersebut jangan diam di tempat dan hanya menjaring tingkatan staf saja.

Selain itu, dia juga mendesak hasil pemeriksaan mantan Kepala Dinas Perkimtan, Dadang Ginanjar di Tipikor Polda Metro seolah-olah disembunyikan. “Sudah lebih dari sebulan pemeriksaan di Tipikor Polda Metro tapi hingga kini baru satu orang yang jadi tersangka, itu pun tidak ditahan,” beber Jimmy.

Perlu diketahui, kasus proyek Gedung Mako Satpol PP, dan BPBD Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan anggaran tahun jamak telah diperiksa 3 orang staff di Disperkimtan Kota Bekasi, termasuk Kepala Dinas saat itu Dadang Ginanjar pun sudah diperiksa penyidik Tipikor Polda Metro Jaya.

Sedangkan ketiga Staff Disperkimtan tersebut yang sudah diperiksa Tipikor Polda Metro Jaya diantaranya, AJ, ER, AR. Ketiganya tidak ditahan meski salah satunya sudah naik status menjadi tersangka.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono tidak membantah juga tidak mengamini informasi tersebut. “Iya (pernah saya dengar penyidikan itu, red), nanti saya cek dulu ya,” ujarnya melalui sambungan selular.

Sementara itu, mantan Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar saat dihubungi selulernya sedang tidak aktif, hingga berita ini diterbitkan.

Seperti diketahui pada tahun 2017 Kota Bekasi memiliki program infrastruktur dengan skema anggaran tahun jamak atau yang biasa disebut multiyears. (ZAL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*