Preventif Kevakuman Fungsi, Ustuchry Dorong Percepatan Pelantikan Anggota DPRD

Ahmad Ustuchry

BEKASI UTARA-Anggota Dewan Komisi IV dari fraksi PKB menyesalkan pelantikan legislator terpilih DPRD Kota Bekasi yang terkesan lambat dan ragu-ragu lantaran masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Seperti diketahui, masa bakti Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019 telah habis pada tanggal 10 Agustus 2019 lalu.

“Status anggota dewan yang lama ini sekarang sudah habis SK, tetapi berdasarkan peraturan perundangan kita selesai sampai diangkat sumpah anggota yang baru,” ucap Ahmad Ustuchry ketika ditemui awak media,Senin (12/08/2019).

Namun dikatakan Ustuchry dengan turunnya Surat Keputusan (SK), otomatis akan membuat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dinyatakan bubar, dan bubarnya AKD akan membuat dewan kehilangan fungsinya. Pasalnya, kendati SK telah turun, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan masa jabatan anggota dewan akan selesai hingga diambilnya sumpah janji legislator yang baru.

“Jadi kita hanya anggota saja yang tanpa fungsi, katakanlah pengawasan lewat Komisi, penganggaran lewat Banggar, legislasi lewat Pansus, Banleg, Sidak juga sudah tidak bisa kita lakukan, dan hal itu akan menimbulkan permasalahan administratif tetapi berdampak substansial,” terangnya.

Seharusnya, menurut Ustuchry, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Sekretariat Dewan (Setwan) Kota Bekasi berani mengambil terobosan dengan mendahulukan pelantikan seperti yang dilakukan di beberapa daerah.

“Di daerah lain lantik dulu, yang berperkara ditunda. Di Pandeglang semua dilantik dulu, 40 atau 50 saya lupa. Bahkan dikasih haknya termasuk baju. Hari ini kan Setwan ragu-ragu mau bikin baju?!. Jadi kalau ada yang ribut-ribut nyari baju sekian juta, kita kagak dapat baju, nyari dewek, jadi modal sendiri,” tandasnya.

Lebih lanjut diungkapkan anggota dewan yang sudah terpilih 3 periode, kejadian ini merupakan yang pertama kali terjadi di DPRD Kota Bekasi. Sebab menurutnya, pelantikan DPRD tidak sama dengan pelantikan DPR RI yang meliputi 500 Kota dan Kabupaten.

“Kebetulan kita (DPRD Kota Bekasi) adanya di awal bulan Agustus, sementara keputusan MK baru kemaren tanggal 7 sampai 9 dibacakan. Sehingga agak sulit memang. Nah di Daerah lain ada terobosan, sudah dilantik saja dulu,” ujarnya.

Dengan adanya penundaan pelantikan, Ustuchry merasa khawatir terhadap kinerja pemerintah daerah berikut jajaran DPRD Kota Bekasi nantinya akan menjadi tidak optimal karena masih menunggu penetapan KPU. Seharusnya Setwan DPRD Kota Bekasi berani mengambil terobosan.

“Karena hari ini penetapan by Setwan, bukan keputusan KPU saja. Tinggal Setwan ini punya keberanian, toh sudah ada dasar hukumnya misal perolehan suara kemaren. Mestinya kalau ada keraguan silahkan belajar ke tempat lain, atau bertanya ke propinsi, atau ke Kemendagri kalau ada keraguan. Tapi ini tidak dilakukan, lambat sekali, saya kira ini sangat menghambat dan banyak orang awam tidak menyadari bahwa di sini ada kevakuman fungsi,” pungkasnya.(RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*