Berpotensi Rugikan Keuangan Negara, Ombudsman Bidik Maladministrasi Perbaikan Jalan Babelan

RETAK-RETAK: Perbaikan Jalan Raya Perjuangan, Kebalen, Babelan paket 1,2,3 dan 4 yang usianya baru seumur jagung, sudah mengalami retak-retak lantaran diduga akibat buruknya kwalitas pekerjaan.

JAKARTA-Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberikan sinyal kepada warga Babelan untuk melaporkan ke institusinya atas dugaan buruknya kualitas pekerjaan perbaikan Jalan Raya Perjuangan, Kebalen, Babelan.

“Kami akan menanti laporan dari masyarakat setempat terkait hal itu,” ungkap Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho kepada Bekasiekspres.com melalui pesan WhatsApp, belum lama ini.

Jika dugaan buruknya kualitas pekerjaan itu benar, Teguh sangat menyayangkan proses pengawasan oleh pihak terkait (Dinas PUPR) tidak optimal dan mengakibatkan adanya potensi kerugian negara. Dia pun menyebut patut diduga ada mal adminitrasi dalam proses pengawasan pembangunannya.

“Kami menunggu laporan masyarakat Babelan, dan selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan mal administrasi yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Darlim, warga Kampung Penggilingan Tengah RT02/06 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, mengungkap banyak ketentuan-ketentuan yang tidak dipenuhi oleh pelaksana (Kontraktor) yang mengerjakan perbaikan Jalan Raya Babelan tepatnya di depan Perumahan Taman Kebalen.

“Bagaimana hasil pekerjaan akan berkualitas kalo ketentuannya tidak dipenuhi.Jadi seperti inilah hasilnya,” tegas Darlim kepada Bekasiekspres.com, Minggu (18/08/2019).

Padahal menurut Darlim, agar menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik harus sesuai dengan RAB (rencana anggaran belanja), SOP (standar operasional pekerjaan) serta Keppres tentang pengadaan barang dan jasa.

Darlim membeberkan hasil temuannya di lokasi perbaikan jalan, diantaranya:

1. Tidak adanya papan proyek di lokasi
2. Pemadatan LPB asal-asalan
3. Pekerjaan B Nol asal-asalan
4. Pekerjaan pembesian, apakah sesuai dengan RAB dan Bestek? (krn tidak adanya papa proyek).
5. Ketebalan dan mutu beton sangat
dipertanyakan.

“Ketentuan-ketentuan inilah yang tidak dipenuhi atau dilakukan oleh kontraktor selaku mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi,” bebernya.

Dia bahkan menyebut di beberapa titik pekerjaan ditemukan hasil pekerjaan yg sangat tidak laik dan lebih tepat dikatakan buruk atau hancur.

“Kalau sudah seperti ini siapa yang harus bertanggung jawab? Pada kemana tuh pengawas,PPTK,konsultan tehnik,pemerintah setempat (lurah dan camat), Dinas PUPR,anggota DPRD, dan Bupati Bekasi. Woii jangan pada diem aja” tandasnya.

“Gunakan dong fungsi dan tugas anda sesuai yang diamanatkan UU dan diamanahkan oleh rakyat. Ingat, pekerjaan ini dibiayai oleh uang rakyat,” demikian Darlim mengakhiri.(ZAL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*