Akhir Oktober Belum Diserahkan, Ketua Bapemperda Ultimatum Eksekutif Akan Bahas Raperda di 2021

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang.

BEKASI TIMUR-Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang menyesalkan belum diserahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2020 oleh Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Bekasi.

Seyogyanya, menurut Nico, Raperda tersebut saat ini sudah berada di meja Bapemperda untuk dikaji ulang karena keterbatasan waktu kerja yang hingga bulan Desember 2019.

“Seharusnya sudah dari minggu-minggu kemaren Raperda itu ada di meja saya, makanya saya kasih ultimatum hingga akhir Oktober ini tidak diserahkan, saya tolak,”ujarnya kepada awak media, Senin (28/10/2019).

Terkait hal tersebut, Nico menyebutkan telah memanggil Kasubag Hukum Setda Pemkot Bekasi yang menyatakan Raperda telah diserahkan ke Wali Kota Bekasi sebelum berangkat ke China dan hanya tinggal menunggu ditanda tanggani,namun hingga kini Raperda tersebut belum diserahkan oleh eksekutif ke pihaknya.

“Gak ada masalah kita tidak ada kerjaan, orang yang bikin kita tidak ada kerjaan eksekutif kok. Jangan sampai kita lari cepat dia yang lambat, semua ketinggalan. Jadi tidak ada lagi pengajuan-pengajuan yang injuri time, harus terencana. Maka saya kasih batas waktu sampai akhir Oktober eksekutif tidak menyerahkan itu,kita akan bahas di 2021,”tegasnya.

Dipaparkan Nico, saat ini masa kerja Bapemperda sudah sangat terbatas hingga tanggal (20/12/2019), oleh sebab itu, pihaknya tidak ingin nantinya disalahkan dan dianggap lamban dalam bekerja hanya karena keterlambatan eksekutif.

“Artinya, jangan sampai masyarakat menyalahkan DPRD, karena ini kesalahan mereka (Setda Pemkot) yang ngasih ke kita ujug-ujug. Kita mau kerja, bukan maen-maen. Jangan sampai nanti kita dikasih (Raperda) terburu-buru, kita yang disalahkan,”pungkasnya.(RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*