BMPS Nilai Penjaringan Dewan Pendidikan Salahi Aturan

BEKASI TIMUR-Seleksi calon Dewan Pendidikan (DP) Kota Bekasi periode 2019-2024 kini telah memasuki tahap kedua, dimana 28 calon yang ditetapkan diwajibkan membuat karya tulis (cover letter) dengan tema “Pemikiran Peran Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Pendidikan Kota Bekasi” yang nanti akan diperiksa oleh Tim Panelis.

Hal itu dikatakan Ketua Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Kota Bekasi yang juga calon anggota DP periode 2019-2024, Krisman Irwandi di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.

“Adapun karya tulis tersebut kita berikan kerangka-kerangkanya, yang pertama sistematikanya harus diketik dengan huruf sans roman, pon-nya 12, spasinya 1’5,minimal 3 lembar dalam bentuk kertas plato. Nanti dikirim ke email Panpel DP Kota Bekasi dan melalui WA. Karya tulis harus sudah dikirim pada hari Rabu (30/10/2019) pukul 24.00 WIB,terakhir. Jadi kalau nanti mengirim di pukul 24.01 WIB diangap mengundurkan diri (gugur),”terangnya kepada awak media, Senin (28/10/2019).

Kemudian kata Krisman,hasil seleksi tersebut dari 28 calon akan diambil 22 (berarti yang gugur 6 orang), dan 22 ini nanti yang akan menjadi calon pengurus DP, lalu akan dikerucutkan menjadi 17 orang.

“Kenapa 22 diusulkan, karena DP ke depan itu menganut kepada kinerja. Jadi ketika 6 bulan berturut-turut tidak melaksanakan tugas,karena nanti di DP ada staff kesekretariatan itu akan diganti melalui penggantian antar waktu (PAW), PAW-nya mengambil dari yang 22, makanya saya sampaikan yang 22 itu akan kebagian kalau ada PAW,”jelasnya.

“Ya kita katakan kalau di bola ada pemain cadangan. Karena kan kalau kita lihat dari usia yang daftar itu sudah 57, ada kesibukan lain, nanti itulah yang akan kita ajukan menjadi pengurus DP. Jadi ini lain daripada yang lain,mungkin ini inovasi dari para panitia agar DP itu bisa eksis melaksanakan tugasnya atau fungsinya. Karena jelas DP ini diatur dalam PP nomor 17 tahun 2010 itu jelas sekali, termasuk ada laranganya di situ,ada juga fungsinya, tujuanya, jadi sangat jelas PP 17 landasan hukum Dewan Pendidikan,” beber Krisman.

Dilansir dari Bekasimedia.com, Sekjen Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) menilai Dewan Pendidikan (DP) dibentuk berdasarkan UU No.25 Tahun 2002 dan PP No.17 Tahun 2010 di mana Dewan Pendidikan dibentuk dari stakeholder pendidikan di daerah bukan perwakilan individu.

Sementara Pembentukan Dewan Pendidikan (DP) Kota Bekasi saat ini menjaring orang perorangan yang berminat menjadi anggota DP yang dilaksanakan oleh panitia seleksi, ini menyalahi aturan.

“Seharusnya panitia seleksi Anggota DP menyurati stakeholder pendidikan yang ada di Kota Bekasi untuk mengirimkan perwakilannya yang akan diseleksi menjadi Dewan Pendidikan. Selain itu ada persetujuan dari institusi pengutus untuk duduk di Dewan Pendidikan,” ujar Ayung Sardi Dauly, Sekjen BMPS Kota Bekasi, Senin (28/10/2019).
Sementara nama-nama yang diumumkan panitia seleksi, kata Ayung, tidak ada yang mencerminkan unsur-unsur tersebut di atas.

Dijelaskan, seperti yang diketahui pemangku kepentingan Pendidikan di Kota Bekasi saat ini cukup banyak, seperti:

1.Dinas Pendidikan perwakilan Eksekutif
2. Komisi 4 DPRD perwakilan Legislatif
3. BMPS perwakilan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat
4. PGRI
5. PGAI
6. Perwakilan Komite Sekolah
7. K3S, MKKS, FKKS
8. FKSDIT
9. LSM yang Peduli Pendidikan Seperti Sapu Lidi

Jika ingin melibatkan Perguruan Tinggi ada:

10. APTISI : Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
11. Ikatan Dosen
12. Ikatan Guru Indonesia dan masyarakat yang peduli pendidikan.

Lantas bagaimana dengan Dewan Pendidikan?

Pembentukan Dewan Pendidikan mengacu pada UU No.25 Tahun 1999 serta Kepmendiknas No.044/U/2002 yang bertujuan sebagai wadah peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Jadi, sambung dia, bukan perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka mengamankan kebijakan, apalagi kalau hanya sebagai simbol pelengkap penderita.

“Jadi bagaimana Dewan Pendidikan bisa kredibel dan berkualitas jika diisi oleh orang-orang yang hanya sebagai pekerja di dunia pendidikan, sangat jauh harapan bisa menciptakan pendidikan berkualitas di Kota Bekasi, apalagi mewujudkan visi Kota Bekasi yang salah satunya Cerdas,” tegasnya.

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan, karena inti dari tugas Dewan Pendidikan meliputi:

-Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
-Peningkatan Mutu Pendidikan
-Pemerataan Pendidikan
-Efisiensi Pengelolaan Pendidikan

“Jika anggota DP diisi oleh orang-orang yang tidak mengerti apa itu DP dan tugasnya, maka sering terjadi tidak ada fungsi dan peran dalam dunia pendidikan,”pungkasnya. (RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*