Demo Ratusan GTKK ke DPRD Dianggap Salah Alamat

DEMO GTKK: Ratusan GTKK saat berdemo di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat (29/11/2019).

BEKASI TIMUR-Anggota DPRD Kota Bekasi menilai aksi demo yang dilakukan oleh ratusan Guru Tenaga Kerja Kontrak (GTKK) di depan Gedung DPRD Kota Bekasi hari ini salah alamat. Tudingan mereka soal pemangkasan gaji honor GTKK sebesar Rp2,8 juta dari Rp3,9 juta oleh DPRD dibantah.

“Kami sudah memperjuangkan minimal kenaikan Rp 4,5 juta. Mengapa mereka demo? Mereka salah alamat,” ujar ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang usai menerima pendemo, Jumat (29/11/2019).

Dikatakan Nico, ia menyesalkan aksi demo yang dilakukan ratusan tenaga pendidik tersebut, padahal DPRD tengah memperjuangkan aspirasi mereka karena GTKK wajib dilindungi hak-haknya. Ia juga meminta kepada guru untuk mengawal pembahasan anggaran pada Sabtu (30/11/2019).

“Artinya, nanti teman-teman bisa melihat, siapa yang menolak. Karena DPRD sepakat untuk menaikan gaji guru tenaga kontrak termasuk RT/RW, kader Posyandu, dan tenaga kerja kontrak,”terangnya.

Menurutnya, demo GTKK seolah-olah dipolitisasi untuk mencari kelemahan dewan, karena saat ini dewan tengah membahas kenaikan gaji mereka untuk disesuaikan dengan gaji UMK Kota Bekasi.

“Kenaikan gaji sudah diusulkan di Banggar. Nanti kita lihat eksekutif setuju atau tidak. Kan guru kontrak seperti di perusahaan memiliki standar UMK. Jadi wajib, guru kontrak standar UMK,”pungkasnya.

Untuk diketahui, ada lima tuntutan yang disampaikan guru kontrak yang tergabung dalam Forum Silaturahmi GTKK diantaranya;

1. Mendorong DPRD Kota Bekasi segera mengesahkan RAPBD Kota Bekasi.

2. Mengecam adanya indikasi wacana pemangkasan honor TKK dan GTK yang dilakukan oleh DPRD, karena hal tersebut justru satu kemunduran bagi pemerintah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dalam proses mencerdaslan anak bangsa.

3. DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya pro rakyat buka pro terhadap partai guna mensukseskan program Kota Bekasi yang sangat mensejaterahkan TKK guru maupun honorer sebagai pelaksana pelayanan public dalam bidang pendidikan.

4. Mengecam anggota DPRD Kota Bekasi dan partai politik di Kota Bekasi yang tidak pro terhadap nasib dan kesejahteraan guru di Kota Bekasi.

5. Mendorong eksekutif dan legislatif membuat sebuah regulasi dalam peningkatan status para guru ke arah PNS ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara bertahap. (RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*