Tanggapi Masalah Banjir, Ketua Bapemperda Usulkan Raperda Drainase Terpadu

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Nicodemus Godjang.

BEKASI TIMUR-Kota Bekasi acap kali menjadi daerah langganan banjir di setiap musim penghujan tiba, oleh karena itu pemerintah dituntut mesti lebih serius menangani permasalahan ini. Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, dari data BPBD terdapat 53 titik banjir di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi dengan ketinggian air mencapai 6 meter.

Menurut Ketua Bapemperda DPRD Kota,Bekasi Nicodemus godjang, untuk menangani persoalan banjir di Kota Bekasi dirinya telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Drainase Terpadu.

“Tadi sudah saya sampaikan di dalam Paripurna bahwa Raperda Drainase ini harus menjadi atensi khusus, kalau perlu separo APBD kita prioritaskan ke situ mulai 2021,”kata Nico saat ditemui awak media, Senin (06/01/2020).

Politisi PDIP ini mengatakan, dengan adanya Perda Drainase Terpadu, nanti akan menjadi acuan tindakan preventif untuk mengantisipasi banjir yang terjadi, salah satunya dengan memaksimalkan fungsi drainase di Kota Bekasi.

“Jadi jangan kita pada saat banjir doang sibuk.Kita berkaca pada Kota Surabaya, sebelum banjir semua sudah dikontrol oleh Wali Kotanya, pompanya bagaimana, drainase ada yang mampet enggak. Lha, kita inikan kejadian dulu baru seolah bekerja,” ujarnya.

Sebab, kata Nico, salah satu penyebab terjadinya banjir di Kota Bekasi karena banyaknya saluran drainase yang mampet dan kurangnya pengawasan dari pemerintah tentang hal tersebut.

“Artinya, kita punya drainase tetapi tidak pernah dinormalisasi. Harusnya ini menjadi perhatian pemerintah bahwa harus ada pengawasan dan dianggarkan. Minimal sebelum musim hujan, drainase sudah harus dikeruk sampai sedalam mungkin,”jelasnya.

Seharusnya, kata dia, minimal 6 bulan sekali pemerintah daerah melalui lurah yang diteruskan ke RT/RW menginstruksikan untuk diadakan kerja bakti massal pembersihan drainase secara serentak di wilayah masing-masing dengan difasilitasi sarana dan prasarana dari pemerintah.

“Pembersihan semua saluran got dibantu aparat kelurahan. Pihak kelurahan menyiapkan fasilitas untuk men-suport warga saat bekerja bakti membersihkan saluran air. Sehingga kalau memang butuh anggaran kita siapkan anggaran untuk pelaksanaan tindakan preventif pra banjir setiap tahun,” pungkasnya.(RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*