Ombudsman Apresiasi Langkah DPRD Kota Bekasi Selesaikan Polemik Outing Class SMPN 1

Teguh P Nugroho

JAKARTA-Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya apresiasi langkah yang diambil DPRD Kota Bekasi dalam menyelesaikan polemik outing class SMPN 1.

“Terima kasih kepada DPRD yang sudah melakukan pemeriksaan. Keputusan disdik tersebut sudah tepat kalau penyelenggaranya komite sekolah dan bukan sekolah,” tulis Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh P Nugroho di salah satu Whats App Grup (WAG).

Teguh menyebut kepesertaan outing class/study tour tidak boleh mempengaruhi penilaian pendidikan siswa atau dijadikan dasar penilaian prestasi siswa.

Terkait subsidi silang kepada yang tidak mampu, papar Teguh, hal itu sudah sesuai dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah .

Walaupun demikian, kata dia, kegiatan seperti ini harus dipastikan merupakan bagian dari upaya untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, dan
pengembangan sarana prasarana.

“Outing class atau study tour ini agak sumir untuk masuk ke dalam kategori pembiayan program atau kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan,” urai Teguh.

Teguh pun menegaskan bahwa jasa uang saku guru pendamping merupakan satu hal yang tidak boleh masuk ke dalam komponen biaya outing class/study tour.

“Itu gratifikasi kalau gurunya PNS. Kalau ada guru yang ikut dan mendampingi, maka, seluruh biaya guru tersebut harus ditanggung sendiri.Seperti sewa bus, uang makan, uang saku, biaya penginapan dan yang lainnya.Jika guru ikut numpang dari anggaran tersebut, bisa masuk ke dalam gratifikasi,”demikian Teguh menegaskan.(ZAL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*