Akibat Proyek Mangkrak,Pemkot Bekasi Alami Kerugian

Papan proyek pembangunan gedung baru SDN Margahayu XIII, Bekasi Timur yang dikerjakan oleh CV. Satria Pratama dengan menelan biaya APBD sebesar Rp 2.324.845.000.

BEKASI TIMUR-Pembangunan gedung baru SDN Margahayu XIII, Bekasi Timur oleh CV. Satria Pratama yang menelan biaya APBD sebesar Rp. 2.324.845.000 molor pengerjaannya dari waktu yang ditetapkan, dan terkesan mangkrak. Pekerjanya pun mengeluh selama 2 bulan tidak menerima upah karena ditinggal kabur kontraktor.

Menanggapi kabar mangkraknya pembangunan gedung baru SDN. Margahayu XIII, Kepala Bidang (Kabid) Bangunan Gedung Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Amran mengatakan, sebenarnya kontrak dengan CV. Satria Pratama sudah habis pada bulan Desember 2019. Mengingat bangunan itu sangat dibutuhkan makanya diberikan kesempatan perpanjangan waktu hingga 50 hari.

“Tapi kita beri kesempatan juga kontraktornya tetap bandel, tidak diselesaikan. Dalam arti wanprestasi. Ya sudah, kita putus kontrak. Risikonya pemerintah, dan sekolah tidak dapat menikmati hasilnya, kontraktornya kita blacklist, kita denda,”ujarnya saat dihubungi Bekasiekspres.com, Senin (03/02/2020).

Menurut Amran, lantaran sudah dianggap melakukan wanprestasi, maka CV. Satria Pratama terkena denda dan jaminan pelaksanaan tidak dapat dicairkan. Kendati begitu, ia mengakui bahwa Pemkot Bekasi juga mengalami kerugian akibat hal tersebut.

“Pemerintah juga rugi karena bangunan sekolahan itu tidak bisa kita optimalkan. Harusnya dari kemaren (Desember) tidak selesai udah mau saya putus, tapi mengingat, menimbang berdasarkan itko juga kita diskusi dengan inspektorat, tadinya mereka (kontraktor) punya itikad untuk menyelesaikan, tapi kemarinya wanprestasi ya diputus kontrak,”ungkapnya.

Dia mengungkapkan, selama ini CV. Satria Pratama belum menerima pembayaran penuh dari Disperkimtan, dan kalaupun diperpanjang kontraknya, pembayaran baru akan dilakukan nanti di perubahan anggaran.

“Belum 100 % dia dibayar. Sesuai yang dia kerjakan saja yang sudah terbayar. Baru 70% yang dibayar, tapi dia punya 5 % jaminan pelaksanaan, pasti akan rugi. Berarti yang akan dia terima hanya 65 %, bangunan yang dikerjakan sudah 70% .Di lapangan kemaren yang dia kerjain lagi mungkin sudah lebih, tapi tetap kita tidak mau bayar,”tandasnya. (RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*