Kanwil DJP Jabar II Deklarasikan Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi

BACA DEKLARASI: Banggas Sitorus saat pembacaan Deklarasi Zona Integritas bersama staff DJP Kanwil Jabar II.

JATI ASIH-Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Pajak ( Kanwil DJP) Jawa Barat II, Deklarasikan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dari pemerintahan yang bersih bebas korupsi,kolusi dan nepotisme.

“Ini sebuah komitmen, sudah harga mati DJP bebas korupsi. Kami juga sampaikan bahwa penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tidak ada cerita pungutan apapun,”ujar Banggas Sitorus, Kabag Umum Kanwil DJPJabar II saat mengelar Media Gathering dengan awak media, Senin (16/02/2020).

Dikatakannya, komitmen DJP sejak 2017 sudah melakukan modernisasi untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dari pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Jadi inilah kami mendeklarasikan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi,” terangnya.

Terpisah, Dwi Amiarsih, Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Kanwil DJP Jabar II mengatakan, pada tahun 2019 pihaknya berhasil mendapatkan penerimaan pajak sebesar Rp38,74 triliun atau mencapai 5,99 persen lebih besar dari capaian berikutnya.

“Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak tersebut lebih tinggi dari pada capaian nasional yang mencapai 84,49 persen, dan pertumbuhan 1,49 persen,” kata Amiarsih

Dia juga menyampaikan, penerimaan pajak dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penerimaan Negara (PPN) dari sektor impor sebesar 23,57 persen, sedangkan PPN dalam negeri sebesar 22,22 persen dan PPN Pasal 21 sebesar 17,68 persen.

“Sedangkan sektor usaha yang memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak yakni industri pengolahan (64,16). Sedangkan perdagangan besar dan eceran sebesar 12,92 persen, untuk bidang konstruksi sebesar 4,88 persen dan real estate 4,38 persen,”paparnya.

Sementara Kepala Bidang Data dan Pengawas Potensi Perpajakan Kanwil DJP Jabar II , Nirmala Rustini menegaskan, rasio kepatuhan formal Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan SPT yang disampaikan secara daring (e-filling) telah melebihi target  yakni sebesar 317.714, sedangkan SPT target 275.649, atau 137 persen lebih besar dari target yang ditentukan.

“Namun untuk kepatuhan secara keseluruhan, baik daring maupun manual masih perlu ditingkatkan karena masih di bawah rata-rata nasional dan tidak lebih baik dibanding tahun sebelumnya,”pungkasnya. (RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*