Kemenkeu Tunda Pencairan DAU Pemkab Bekasi Buntut Realokasi Anggaran Covid-19

Tangkapan layar dari lembaran Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KM.7/2020.

JAKARTA – Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 65 daerah yang belum melaporkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Laporan penyesuaian merujuk pada kebijakan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi virus Corona atau Covid-19.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu dari belasan pemerintah daerah lainnya di Jawa Barat yang mendapatkan sanksi penundaan DAU dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 35 persen.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam diktum keempat putusan tersebut juga menjelaskan apabila pemda sudah melakukan tugasnya terkait penyampaian laporan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dengan benar, maka sanksi dicabut, dan dilakukan penyaluran kembali sebesar DAU dan atau DBH yang ditunda penyalurannya.

Berikut daerah di Jawa Barat yang mendapat sanksi penundaan DAU 35 Persen sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KM.7/2020 :

1. Provinsi Jawa Barat
2. Kabupaten Bekasi
3. Kabupaten Bogor
4. Kabupaten Ciamis
5. Kabupaten Cianjur
6. Kabupaten Cirebon
7. Kabupaten Garut
8. Kabupaten Indramayu
9. Kabupaten Karawang
10. Kabupaten Majalengka
11. Kabupaten Kuningan
12. Kabupaten Purwakarta
13. Kabupaten Sukabumi
14. Kabupaten Sumedang
15. Kabupaten Tasikmalaya
16. Kota Bogor
17. Kota Cirebon
18. Kota Sukabumi
19. Kota Tasikmalaya
20. Kota Cimahi.(TIM)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*