Pemkab Bekasi Diganjar Predikat WTP Enam Kali Berturut-turut

SECARA VIRTUAL: Bupati Bekasi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi serta Kepala DPKAD dan Inspektorar di sela-sela penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara virtual di ruang Command Center Gd Diskominfosantik.

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk keenam kalinya diganjar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK Ri). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dilakukan secara virtual di Ruang Command Center Gedung Diskominfosantik Kabupaten Bekasi.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Bekasi telah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan keuangan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan.

“BPK Provinsi Jawa Barat telah berkenan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kabupaten Bekasi yang dilakukan secara interim itu tanggal 4 sampai 28 Februari 2020, dan secara terperinci itu tanggal 15 April sampai 29 Mei 2020,” ucapnya usai menghadiri pengumuman WTP, Kamis (25/06/2020) lalu.

Eka menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas rekomendasi dan masukan yang diberikan BPK Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Bekasi. Hal ini dikatakannya akan menjadi acuan atau landasan bagi Kabupaten Bekasi ke depan untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangannya.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada BPK beserta jajarannya yang telah memberikan kepercapayaan yang keenam kalinya kepada Kabupaten Bekasi atas opini WTP yang diberikan,” tuturnya.

Eka juga meminta agar perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi selalu memiliki komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga ke depan Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian.

Terpisah,Kepala Perwakilan dari BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa menjelaskan ada beberapa kriteria dalam menentukan kategori suatu opini. Dirinya menyebutkan kriteria untuk menentukan opini wajar tanpa pengecualian yakni adanya kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.(ADV/HMS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*