Pemerintah Gelontorkan Bansos Bagi Pekerja Swasta, Ini 5 Saran Nyumarno

Nyumarno

CIKARANG PUSAT – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno apresiasi sekaligus usul saran
Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah bagi para pekerja swasta (Non ASN) peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki upah di bawah Rp5 juta/bulan.

Rilis yang diterima Redaksi Bekasiekspres.com pada Senin (10/08/2020), Nyumarno menjelaskan besaran bantuan
Rp600 ribu/bulan, selama 4 bulan, dimulai bulan September 2020.

“Teknisnya masih harus menunggu regulasi dan Juklak Juknis dari pemerintah (bisa berupa Peraturan Menteri dan atau Juklak Juknis dari BP Jamsostek),” ulas Nyumarno.

Nyumarno pun menyebut bantuan sosial itu merupakan
bentuk upaya pemerintah membantu sektor pekerja, dengan memberikan bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19.

“Tak jarang kita temukan fakta di lapangan, banyak pelanggaran dilakukan oleh pemberi kerja, dengan memberlakukan “No Work No Pay” atau juga “Meliburkan Pekerjanya” di masa pandemi Covid-19 ini, sehingga berdampak pada upah pekerja berkurang,” ujar dia.

Bantuan sosial ini, papar Nyumarno, tentu dibutuhkan oleh para pekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, anak sekolah, dan lainnya di masa pandemi Covid-19.

“Jangan jadikan bantuan sosial (subsidi pekerja) ini untuk melemahkan isu perjuangan buruh,” tegas dia.

Nyumarno juga menyampaikan 5 saran soal bantuan sosial tersebut, yakni :

Yang pertama, pendataan harus sesuai dengan fakta riil di lapangan, jangan dijadikan sebagai bentuk eksodus oleh pemberi kerja untuk melakukan pemotongan upah (melaporkan upah pekerja menjadi di bawah 5juta/bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan).

Kemudian saran yang kedua adalah, implementasi harus benar-benar mengakomodir seuruh pekerja dengan upah di bawah 5juta/bulan, termasuk meskipun upah di atas 5juta/bulan saat pelaporan awal badan usaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, namun menjadi turun di bawah 5juta/bulan saat pandemi Covid-19 ini (dengan sebab apapun).

Kemudian yang ketiga, Nyumarno menyarankan agar
pekerja honorer/Non ASN yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan Memilliki upah di bawah Rp5juta/bula, juga harus masuk sebagai kategori penerima subsidi ini.

Saran keempat, penerima upah dari APBD/APBN sepanjang Non ASN, seperti misalnya pemerintah desa/kelurahan, staf desa, BPD, LPM, Karangtaruna, dan lainnya sampai kepada RT dan RW yang berpenghasilan di bawah Rp5juta/bulan sepanjang terdaftar kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan, juga harus masuk menjadi penerima subsidi ini.

Saran pamungkas (kelima), yaitu skema bantuan sosial (subsidi pekerja) juga harus diberikan kepada korban PHK di tengah pandemi Covid-19, baik yang sedang dalam proses ataupun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (TIM)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*