KPPU Gelar Webinar Bahas Penguatan Industri Nasional Hadapi Pandemi Covid-19

Webinar talkshow yang digelar di Hotel Aston Imperial, Bekasi Selatan, Rabu (12/08/2020).

BEKASI SELATAN – Jawa Barat sebagai salah satu provinsi tertinggi penyumbang ekspor di Indonesia dengan angka mencapai 60 persen, kini semenjak pandemi Covid-19 hampir seluruh sektor industri di wilayah itu mengalami penurunan karena kesulitan keuangan yang mengakibatkan cashflow menurun drastis.

Hal itu diungkapkan Ketum DPD Hipmi Jawa Barat, Surya Batara Kartika.

Menurutnya, berdasar kajian secara spesifik, Jabar memiliki kekuatan di bidang industri olahan dan industri kreatif. Dengan SDM yang cukup mumpuni dan letak geografis yang dekat dengan ibukota, secara umum perlu adanya intensifikasi peningkatan pertanian dalam industri pangan di era pasca pandemi untuk ketahanan pangan lokal, juga industri farmasi/kesehatan serta industri pertahanan untuk mencegah impor.

“Dengan ketiga industri ini, adanya pandemi Covid-19 kita bisa melihat sebagai hikmah, di mana kita bisa menumbuhkan, kemudian mendorong penguatannya. Sehingga kita bisa menekan angka impor dan berharap bisa menjadi ekspor,” kata Surya Batara Kartika dalam Webinar talkshow yang digelar di Hotel Aston Imperial, Bekasi Selatan, Rabu (12/08/2020).

Selain dihadiri Ketum DPD Hipmi Jabar, Webinar juga menghadirkan beberapa narasumber diantaranya, Kodrat Wibowo (Komisioner KPPU RI), Rieke Dyah Pitaloka (Anggota Komisi VI DPR RI asal Fraksi PDIP) dan Faisal Basri Ekonom senior dengan mengambil tema,”Strategi Industri Nasional Menghadapi Covid-19″.

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan, sebelum Covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah menurun diiringi melambatnya seluruh sektor produksi barang, pertanian, manufaktur dan pertambangan dibandingkan dengan negara lain.

“Ekspor manufaktur juga mengalami penurunan, dibandingkan dengan negara lain Indonesia share manufakturnya dalam ekspor lebih rendah karena dominan, jasa tidak bisa kita ekspor. Kita lihat negara -negara yang akan cepat pulih yang kontribusi ekspor manufakturnya tinggi,”terang dia.

“Jadi ada yang salah, bukan di era Jokowi saja, tapi pasca krisis. Kan seharusnya ada akselerasi perencanaan yang konsisten itu dilakukan, jadi tidak di tengah jalan lambangnya lain, lagunya lain lagi, iramanya lain, tidak bisa harus konsisten industrialisasi itu,jangka panjang,”tandasnya.

Sementara, anggota Komisi VI DPR RI Rieke Dyah Pitaloka menambahkan, agar lebih jelas mengenai Undang-undang Cipta Kerja. Ia mengimbau untuk mempelajari ketetapan (Tap MPR) nomor 16 tahun 1998 supaya tidak sesat logika hukum dalam membicarakan dari perspektif demokrasi ekonomi.

“Pancasila yang kemudian ada dalam konstitusi, yang kemudian ada di pasal 33 lebih jembreng, lebih jelas itu ada di Tap MPR 16/98 termasuk bagaimana persoalan buruh,”bebernya.

Di tempat yang sama, Komisioner KPPU (Komisi Pengawasan Perdagangan dan Usaha) Republik Indonesia Kodrat Wibowo menyatakan KPPU akan menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-undang dalam status pengawasan dan juga dalam sisi bagaimana menjamin ekonomi tetap berjalan dengan baik.

“Jadi jangan sampai ada perkiraan bahwa kalau sekarang orang pada beralih usaha kemudian ada kecendrungan monopoli dari satu ke satu pelaku, walaupun KPPU tidak bisa melihat, KPPU bisa mengandalkan juga dari laporan masyarakat, baik itu pelaku maupun konsumen yang terkait masalah produksi bisa langsung melaporkan,”jelasnya.

Di masa pandemi Covid-19 ini, kata dia, KPPU lebih mengedepankan pendekatan pencegahan pelanggaran melalui advokasi.

“kalau ada hal-hal yang sifatnya melanggar bisa didiskusikan saja dengan kami,karena kami mencoba mengerti bahwa yang namanya kordinasi dalam kegiatan usaha di pandemi dan pasca Covid-19 mungkin akan menjadi marak, gak mungkinlah semuanya sendiri,”pungkasnya. (RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*