Aksi Tolak Omnibus Law Bentrok, Kader HMI, PMII dan GMNI Korban Luka

Aksi tolak UU Cipta Kerja yang berakhir dengan kericuhan antara aparat dengan peserta aksi di Jalan Jababeka Raya, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu (7/10/2020) sore.

CIKARANG – Mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat menggelar aksi tolak UU Cipta Kerja di Jalan Jababeka Raya, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu (7/10/2020) sore.

Bentrokan yang terjadi dengan singkat mengakibatkan sejumlah mahasiswa terluka parah.

Saat ini, mahasiswa yang terluka telah dilarikan ke rumah sakit. Polisi pun meletupkan gas air mata agar aksi massa yang terus memanas bisa dibubarkan.

Tidak perduli dengan tindakan aparat yang terus berupaya melakukan pembubaran aksi yang dilakukan, para mahasiswa Pelita Bangsa yang terdiri dari kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMMI) dan Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI), lantas melakukan perlawanan saat upaya pembubaran dilakukan aparat.

Aksi memanas bisa mereda saat kedua belah pihak para mahasiswa dan aparat sama-sama menarik diri.

“Ada beberapa yang menadi korban kekerasan dalam aksi hari ini termasuk saya yang sempat ditarik dan dipukul oleh aparat, belum lagi rekan kami Nasrul Firmansyah, Ketua PMII Komisariat Pelita Bangsa yang kepalanya terkena tembakan gas air mata dan berberapa teman dari GMNI yang juga terluka akibat kekerasan aparat,”ujar Budi Naslullah, salah satu peserta aksi dari HMI komisiariat Pelita Bangsa, Rabu (7/10/2020).

Dijelaskan Budi, benturan sejatinya tidak terjadi jika kemudian aparat bisa menahan diri, terlebih apa yang mereka lakukan adalah bentuk aksi damai dalam rangka menyuarakan aspirasi rakyat.

Sekedar diketahui, para mahasiswa ikut melakukan aksi unjuk rasa bersama dengan para buruh dari berbagai serikat kerja. Sebelumnya, mereka melakukan aksi longmarch ke hingga ke lokasi titik aksi.

Dalam aksi hari ini, tuntutan mereka masih sama dengan aksi sebelumnya. Yaitu meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan setalah sebelumnya RUU Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI pada, Senin (5/10/2020) lusa kemarin.(RED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*