Sidang Ketiga Dugaan Penipuan TKK, JPU Bantah Eksepsi Penasihat Hukum Terlapor

Kuasa Hukum pelapor, Anton R Widodo (Kanan) saat memberikan keterangan di PN Bekasi.

BEKASI SELATAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darsiah SH membantah eksepsi yang disampaikan tim kuasa hukum terlapor pada sidang ketiga kasus dugaan penipuan calon Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dengan terdakwa Amad Juaini (AJ).

Dalam eksepsi yang dibacakan pada sidang sebelumnya, tim penasehat hukum menolak dakwakan JPU dan menilai kasus tersebut berada di luar jurisdiksi KUH Pidana, akan tetapi jurisdiksi Hukum Perdata. Kedua, tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan JPU kepada terdakwa Amat Juaini tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, Penuntutan, dan peradilan. Ketiga, hak JPU menuntut terdakwa dalam perkara ini gugur demi hukum. Keempat, demi hukum peristiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut.

Kepada awak media penasehat hukum pelapor, Anton R Widodo menyatakan puas dengan jawaban yang disampaikan oleh JPU dalam persidangan pada Senin (12/10/2020) di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi.

“Karena JPU dan saya mendengar eksepsinya itu terlalu masuk ke dalam pokok perkara, makanya beberapa eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum dibantah semua oleh jaksa,” ujarnya usai mengikuti sidang di PN Bekasi.

Dirinya berharap, bantahan yang disampaikan oleh JPU nantinya akan dikabulkan Majelis Hakim dengan menolak eksepsi kuasa hukum terlapor dalam agenda sidang berikutnya yang telah dijadualkan pada Senin (19/10/2020) pekan depan.

“Karena hal itu bisa dibuktikan, nanti pada sidang selanjutnya baru kita akan berbicara berkaitan tentang pokok perkara dengan menghadirkan saksi-saksi terkait untuk menguatkan dakwaan jaksa,”tandasnya.

Lebih lanjut Anton menyatakan sangat menyayangkan tidak pernah ditahannya AJ selama menjalani proses perkara hukum sebagaimana yang dituduhkan telah melanggar pasal 378 dan 372 KUH Pidana dan hanya dikenakan status tahanan kota.

“Harusnya 372 dan 378 (KUHP) itu ditahan, tapi saya kan sebagai pelapor tidak mempunyai kewenangan. Mulai proses penyidikan di Polres tidak ditahan begitupun di Kejaksaan, di sini pun (PN-red) juga tidak ditahan. Inilah sebenarnya yang kami sesalkan,”ujarnya.

Sekedar diketahui, selama menjalani proses hukum kasus dugaan penipuan calon TKK, ketua Organisasi angkutan darat (Organda) Kota Bekasi Amad Juaini tidak dilakukan penahanan karena dinilai kooperatif dan saat ini berstatus tahanan kota dengan dijamin oleh keluarga dan kuasa hukum. (RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*