Kejari Dinilai Lemot Selidiki Dugaan Korupsi Penghijauan TPST Bantargebang

Kondisi pohon yang tidak terawat di TPST Bantargebang.

BEKASI SELATAN – Kinerja aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi dinilai lambat alias lemot dalam menyelidiki perkara yang berpotensi tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oknum penyelenggara negara di lingkungan Pemkot Bekasi.

“Entah apa yang menbuat kinerja aparatur di institusi kejaksaan itu lambat alias lemot. Padahal, ada beberapa stakeholder yang menyuarakan potensi KKN yang dilakukan oknum pegawai negeri di Pemkot Bekasi,” kata Dewan Pendiri LSM JEKO yang sering dipanggil nama Bob melalui pesan WhastApp-nya ke redaksi Bekasiekspres.com, Kamis (15/10/2020).

Seperti diketahui, ungkap Bob, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkot Bekasi pada tahun 2019 mengalokasikan biaya untuk proyek penghijauan / penanaman pohon di sekitar areal Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang senilai Rp 2, 2 miliar.

Sejauh ini, potensi unsur KKN itu sudah disuarakan LSM serta aksi demo mahasiswa. Bahkan wakil rakyat / anggota DPRD-nya pun sudah mengetahui dan bersuara lantang di beberapa media. Namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut. Padahal ada oknum di Dinas LH yang sudah beberapa kali diminta keterangan oleh aparatur penegak hukum.

“Ini kan aneh. Stakeholder sudah bergerak dan berteriak. Tapi unsur potensi KKN itu belum ditindak lanjut dan bahkan nyaris tak terdengar kelanjutannya. Ada apa ini,” tanya Bob.

Menurut Bob, potensi unsur KKN dalam proyek itu terlihat terang benderang, dimana jika melihat volume dalam proyek itu terdapat 15 ribu pohon, diantaranya terdiri dari jenis pohon sengon, asem jawa dan bambu.

Namun faktanya, ada beberapa volume pohon yang diameternya, keluar dari koridor dan bahkan galian tanah untuk lubang pohon atau centimeternya sangat diragukan.

“Coba aja lihat dan perhatikan. Pasca pelaksanaan, beberapa bulan kemudian ada beberapa pohon yang mati,” ujar Bob.

Dengan adanya hal itu, artinya, kata Bob, setelah ditanam pohon dan pekerjaan proyek itu diserah terimakan, kemudian dilakukan pembayaran. Hingga sekarang, pemeliharaannya tidak dilakukan. “Ini kan sama juga Pemkot Bekasi, buang buang anggaran APBD,” tuturnya.

Sementara itu, dari catatan redaksi, leading sector atau penanggung jawan proyek itu adalah Kepala Dinas Lingkungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana. Sedangkan Pimpro atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)-nya adalah ibu Kiswatiningsih. Sedangkan pelaksana proyek itu adalah CV. Mega Putritama. (TIM)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*