Banyak Alih Fungsi Lahan RTH di Kota Bekasi, Kawali Desak Audit Lingkungan

Puput TD Putra

BEKASI SELATAN – Harapan memiliki ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH sebesar 30 persen nampaknya sekedar angan. Pasalnya, arus pembangunan di Kota Bekasi belum memperhatikan kondisi lingkungan sebab lahan RTH yang tersedia kerap dialihfungsikan pemanfaatannya menjadi lahan bisnis.

Karena berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, setiap daerah ditargetkan memiliki 30 persen RTH dengan peruntukan sebesar 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH private.

“Kita melihat RTH di Kota Bekasi masih jauh untuk memenuhi kuota 30 persen sesuai peraturan. Kondisi ini terjadi akibat pembangunan dan alih fungsi tanpa memperhatikan aturan yang dibuat,” ungkap Puput TD Putra, Ketua Umum DPP Koalisi Indonesia Lestari (Kawali) di Bekasi, Minggu (18/10/2020).

Oleh sebab itu, kata dia, Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan penataan ulang dan ada audit lingkungan agar capaian RTH 30 persen bisa terlaksana. Puput mensinyalir, lambannya ketersediaan RTH di Bekasi karena ketidaktegasan dari pemerintah daerah.

“Selain alih fungsi menjadi gedung, ada juga alih fungsi pemanfaatan Hutan Kota. Harusnya dengan keterbatasan yang ada, pemerintah bisa tegas,”ujarnya.

Dia mencontohkan, seperti pengembangan kawasan kuliner menggunakan lahan RTH menurutnya itu harus dievaluasi dan ditata kembali. Sebab alih fungsi tersebut bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi.

“Kita melihat ini kelalaian pemerintah, bisa jadi ada pejabat yang menggunakan kekuasaannya, sehingga membolehkan alihfungsi lahan RTH terjadi tanpa melihat pertimbangan lain. Berpikirnya perspektif bisnis semata. Ini harus dievaluasi,”tandasnya.

Puput memaparkan, investasi demi kemajuan daerah memang penting, asal tidak mengganggu kepentingan lingkungan. Sehingga antara investasi dan lingkungan bisa sejalan, bukan hanya investasi yang digenjot tetapi lingkungan rusak, sehingga berimbas kepada banyak orang.

Ia pun meminta, Wali Kota Bekasi tegas dengan menindak pejabat pelanggar kewenangan melalui teguran atau sanksi administrasi hingga sampai ke pemecatan.

“Kalau dari perspektif lain, seperti industri, apartemen, perhotelan, kawasan kuliner, harusnya itu dicabut izinnya. Kalau masih nakal, ya pidana jatuhnya,”cetusnya.

Puput berharap, Pemerintah segera melakukan evaluasi kembali, menata, mengaudit dan mengembalikan fungsi agar capaian RTH 30 persen dapat terpenuhi.

“Untuk memenuhi kebutuhan 30 persen, saya kira masih memungkinkan asal pemerintah mau menata, mengaudit lingkungan dan mengembalikan fungsi lahan RTH yang tadinya terpakai oleh aktivitas lain,” pungkasnya. (RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*