Karut-marut WTP Swasta, Bupati Didesak Evaluasi Kabag Ekonomi

Sekjend Brigade Anak Serdadu (BAS) Ragil.

CIKARANG PUSAT – Brigade Anak Serdadu (BAS) menyesalkan sikap Kabag Ekonomi Gatot Purnomo dan Kasubag Ekonomi Isnaini yang enggan menemui
pendemo untuk berdialog.

Padahal, pendemo yang mengatasnamakan Konsorsium Pemuda dan Rakyat Bekasi (Konspirasi) yang melakukan unjuk rasa di Komplek Pemda Kabupaten Bekasi sebanyak dua kali, berharap bisa berdialog dengan kedua pejabat Pemkab Bekasi tersebut.

Dialog itu untuk menjelaskan tuntutan transparansi atas investasi pengusahaan air swasta, baik dalam sistem Build Operate and Own (BOO) maupun Build Operate and Transfer (BOT).

Menanggapi itu, Sekjend BAS Ragil menyebut menghindar dari persoalan seolah mengiyakan atas adanya swastanisasi air yang bertentangan dengan Putusan MK bernomor 85/PUU-XI/2013 yang menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), dan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD.

“Kabag dan Kasubag Ekonomi seharusnya menjawab apa yang menjadi tuntutan pendemo. Jangan melihat siapa yang berdemo, tapi dengarkan apa yang diutarakan. Bullshits (omong kosong) kalau mereka gak tau. So, pasti ada yang hendak ditutup-tutupi,” tegas Ragil kepada media, Selasa (17/11/2020).

Sekjend Organisasi yang menaungi anak – anak TNI dari matra darat, laut dan udara ini menjelaskan, bahwa penjualan air ke pelanggan secara langsung adalah bentuk kapitalisasi atas air dan seharusnya pelanggan diambil alih dan menjadi pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi.

Water Treatment Plant (WTP) swasta, sambung dia, hanya sebatas mengelola dan menjual air baku kepada PDAM Tirta Bhagasasi.

“Kalau Kabag dan Kasubag Ekonomi bekerja profesional, tentunya tidak ada pengusaha yang mengangkangi PP BUMD, PP SPAM (Sistem Penyedia Air Minum) dan Putusan MK.¬†Inikan bisa menjadi potensi bisnis untuk meningkatkan pendapatan,” tandasnya.

“Saat ini aja PDAM penghasilan kotornya per bulan 34 milliar atau 418 milliar per tahun. Kalau kinerja pengawasan¬†sudah gak bagus dan tidak mau terbuka terhadap publik, seharusnya bupati mengevaluasi kedua pejabat itu, agar ada perbaikan BUMD ke depan,” tandas dia lagi.

Ragil pun mengungkap bahwa hingga saat ini Kabag Ekonomi dan Kasubagnya belum memberikan keterangan dan sulit untuk ditemui di kantornya.

“Bahkan nomor handphone keduanya sudah tidak aktif pasca ramainya aksi protes terhadap penguasaan air oleh pihak swasta,” pungkas Ragil.(RED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*