Bupati Ingkar Janji, FPHI Bakal Geruduk Pemkab Bekasi

Aksi unjuk rasa FPHI di Pemkab Bekasi beberapa waktu lalu.

CIKARANG PUSAT – Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, menagih janji Bupati Bekasi kaitan besaran honor tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN sebesar 2,8 juta/bulan.

Janji tersebut dilontarkan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja di kediamannya saat pertemuan dengan FPHI pada Jumat 17 Juli 2020, dan pertemuan kedua dengan perwakilan pengurus FPHI pada Selasa 21 Juli 2020 yang lalu.

“Janji Bupati Bekasi kepada kami sudah sewajarnya kami tuntut, karena sebagai pemimpin dan seorang kepala daerah, tentu yang didengar dan dijadikan acuan oleh semua Dinas/SKPD adalah perintah atau ucapan bupati,” ungkap Ketua FPHI Kabupaten Bekasi Andi Heryana melalui rilisnya kepada Bekasiekspres.com, Selasa (08/12/20).

“Sehingga yang telah dijanjikan Bupati Eka Supria Atmaja kepada kami (tenaga pendidik dan kependidikan) Non ASN terkait honor sebesar 2,8juta/bulan itu, sudah seharusnya direalisasikan dengan memerintahkan Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Bappeda dan Bagian Keuangan (BPKAD),” ungkap dia lagi.

Faktanya, kata Andi, data yang dihimpun FPHI terkait anggaran Jastek pada APBD 2020 itu dulu sekitar Rp 201 miliar, sehingga honor kami 1,8juta/bulan. Kemudian dalam KUA-PPAS tahun 2021 anggaran itu menjadi sekitar Rp 245 miliar.

“Terdapat kenaikan sekitar 40 miliar jika dibaca di buku KUA-PPAS 2021, dan apabila penerima honor berjumlah 9.333 orang, maka tiap bulan honor kami menjadi sekitar Rp 2.187.000/bulan,”beber dia.

Andi pun mengakui terdapat kenaikan dari tahun 2020 yang besarnya 1,8juta/bulan.Artinya papar dia, kenaikan hanya 300 ribuan sudah tertuang di KUA-PPAS.

“Namun jumlah besaran itu, belum sesuai dengan janji Bupati Bekasi kepada kami, dimana menjanjikan kami di rumahnya, kalau honor di 2021 akan menjadi 2,8juta/bulan. Janji Bupati itu artinya naik 1juta/bulan honor kami, tetapi faktanya dalam buku KUA-PPAS 2021 hanya naik sebesar 300 ribuan/bulan,”ujarnya.

“Kenaikan 300 ribuan/bulan itu kami anggap adalah murni perjuangan FPHI dengan 2 x aksi dan tuntutan di Pemkab Bekasi. Karena hitungan kami yang tertuang di buku KUA-PPAS yang baru naik sekitar 300 ribuan/bulan, artinya Bupati Bekasi ingkar janji, tidak sesuai pembicaraan dan janji bupati sendiri kepada kami,”ujar dia menambahkan.

Padahal, papar dia, pihaknya menuntut honor sebesar UMK, namun Bupati Bekasi menjanjikan 2,8juta/bulan untuk di tahun 2021 mendatang.
Untuk sementara FPHI bisa terima 2,8juta/bulan, karena menurut dia, mengingat APBD juga harus fokus kepada penanganan Covid-19 dan kegiatan pemulihan ekonomi.

“Maka kami (FPHI) akan melakukan aksi all out pada Kamis dan Jumat, tanggal 10 dan 11 Desember 2020 di Pemkab Bekasi dan DPRD. Tuntutan kami adalah menagih janji Bupati Bekasi, agar honor kami sebesar 2,8juta/bulan, sebagaimana janji Bupati Bekasi,” demikian Andi memgakhiri rilisnya.(RED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*