Empat Bangunan “Pentagon Cikarang” Langgar Master Plan

Bangunan gudang Bagian Umum yang berubah fungsi menjadi Bank BJB.

CIKARANG PUSAT – Bangunan gedung di areal pusat perkantoran Pemkab Bekasi berubah fungsi dan berpotensi melanggar Master Plan serta aturan yang ada. Anehnya, bentuk pelanggaran itu dilakukan oleh para pemangku kebijakan dan dibiarkan begitu saja.

“Ya, ada beberapa bangunan gedung di pusat perkantoran Pemkab Bekasi yang fungsinya berubah. Jika dihitung ada empat bangunan yang fungsinya berubah,” kata Dewan Pendiri LSM Jeko, Bob HS dalam siaran persnya via WhatsApp, 16/12/2020).

Menurutnya, dari hasil kajian Bidang Investigasi & Observasi LSM Jeko, keempat bangunan gedung itu adalah bangunan gudang Bagian Umum, bangunan kantin (belakang gedung Bappeda), bangunan gedung Laboratorium Lingkungan Hidup (belakang gedung Inspektorat) dan bangunan gedung Guest House.

“Berubahnya fungsi keempat bangunan itu lantaran adanya kepentingan oknum tertentu dan tidak menutup kemungkinan adanya “permainan” sehingga Master Plan yang ada ditabrak,” tutur Bob.

Dijelaskan, sesuai Master Plan pembangunan pusat perkantoran Pemkab Bekasi yang dikenal dengan sebutan “Pentagon Cikarang” itu merupakan kerangka dari semua rencana pembangunan induk dan berisi tentang semua perencananan pembangunan yang komprehensif (menyeluruh) dan integratif (terpadu).

“Master Plan atau rencana induk itu merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang mengatur letak fasilitas umum dan sosial serta fasilitas penunjangnya, termasuk tata guna lahan atau ruang yang sifatnya aktif, pasif atau semi pasif,” bebernya.

Bob juga mengungkapkan. perubahan fungsi itu berawal dari bangunan gudang Bagian Umum Setda yang berdiri di belakang kantor Bappeda dan sekarang digunakan aktifitas Bank BJB.

“Bangunan gudang Bagian Umum itu dibuat tahun 2005 – 2006 dan sekarang dipake Bank BJB, bahkan sudah direnovasi. Karena perubahan fungsi itu, akhirnya gudang dipindah ke kantin yang ada disebelahnya,” kata Bob.

Begitu juga dengan bangunan gedung Guest House yang digunakan oleh Bagian Perlengkapan untuk menyimpan barang barang dan sekarang dipake kantor Satuan Polisi Pamong Praja. “Karena dipake Satpol PP akhirnya gudang itu dipindah ke gedung
Laboratorium Lingkungan Hidup,” terangnya.

Dengan adanya perubahan tersebut, papar Bob, tim investigasi & observasi akan melakukan kajian serta gelar persoalan.

“Apabila ada indikasi atau potensi unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka persoalan itu akan kami laporkan ke ranah hukum,” ujarnya mengakhiri. (RED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*