FPHI Demo Anggaran Fantastis Toilet Sekolah, Dumas KPK Korek Informasi Detail

Masa dari FPHI Korda Kabupaten Bekasi saat unjuk rasa di depan Gedung KPK, Senin (11/01/2021).

JAKARTA – Sekitar 100 orang dari Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kabupaten Bekasi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (11/01/2021).

Dalam aksinya, FPHI mendorong KPK untuk menindaklanjuti laporan kasus anggaran toilet sekolah yang nilai proyeknya tidak rasional, dan juga dugaan uang setoran (fee) senilai 10 persen dari masing-masing pemborong ke pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

“Aksi kami ini didasari atas dugaan adanya penyimpangan anggaran pembangunan toilet di sekolah.Sekaligus kami juga mendorong KPK agar segera menindaklanjuti laporan dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bekasi yang sudah masuk di lembaga rasuah ini,” ungkap Ketua FPHI Korda Kabupaten Bekasi, Andy Heryana kepada Bekasiekspres.com melalui pesan WhatsApp, Senin (11/01/2021).

Menurut Andy, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan 488 toilet SD dan SMP Negeri di Kabupaten Bekasi sebesar Rp98 miliar, dan per unit toilet dianggarkan sekitar Rp196 hingga Rp198 juta, sangat tidak rasional karena nilainya fantastis.

“Per unit toilet dianggarkan 198 juta itu hitungannya dari mana?. Padahal fasilitas dan kualitas bangunannya biasa- biasa aja tuh. Inilah yang kami pertegas saat tadi demo di KPK,” ujar Andy.

Andy berkata, dirinya dan sekretaris FPHI diperkenankan mengahadap ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK saat demo tadi.

“Akhirnya perwakilan FPHI diperkenankan untuk menyampaikan tuntutan demo dan informasi soal toilet sekolah ke Dumas KPK,” terangnya.

Pihak Dumas KPK yang bernama Devi, papar Andy, melontarkan sejumlah pertanyaan kepada dirinya untuk mendalami laporan toilet sekolah yang sudah masuk sebelumnya.

” Ya kami jawab apa adanya, kalo anggaran pembangunan toilet itu sangat tidak rasional, dan tidak sebanding dengan fasilitas serta kualitas bangunannya,” tandas dia.

Bahkan, sambung Andy, Dumas KPK juga mempertanyakan toilet yang sebagian dindingnya numpang (ngemper) pada dinding bangunan sekolah.

“Jawaban kami ya memang faktanya ada yang begitu.Ternyata KPK tahu detail persoalan pembangunan toilet sekolah di Kabupaten Bekasi,” ujar dia.

“Kami pun menyampaikan ke Dumas KPK kalo masing-masing sekolah itu sudah memiliki toilet, dan seharusnya melakukan renovasi saja daripada membangun toilet baru,” ujar dia menambahkan.

Untuk diketahui, FPHI adalah kumpulan pendidik dan tenanga kependidikan (GTK) Non ASN yang selama ini hanya bisa memendam rasa kecewa lantaran dibuai janji manis kenaikan honor oleh Bupati Bekasi Supria Atmaja.

FPHI bertekad tidak akan berhenti berjuang sampai SK Bupati diberikan kepadanya sebagai tenanga honor daerah dan gaji flat Rp3 juta tiap bulan, tanpa ada syarat, sampai 2 tahun ke depan yaitu tahun 2023. Setelah itu silahkan diberlakukan aturan linearitas.

FPHI kerap menagih janji Bupati Bekasi kaitan besaran nominal honor pendidik dan tenanga kependidikan Non ASN sebesar Rp. 2,8 juta/bulan. Janji Bupati Bekasi tersebut dilontarkan di kediamannya pada saat pertemuan dengan FPHI pada hari Jumat 17 Juli 2020, dan pada pertemuan kedua dengan perwakilan pengurus FPHI pada Selasa 21 Juli 2020 yang lalu.

FPHI menyebut sudah sewajarnya menagih janji bupati itu. Karena sebagai Kepala Daerah, tentu yang didengar dan dijadikan acuan oleh semua Dinas/SKPD adalah perintah atau ucapannya. Sehingga yang telah dijanjikan Bupati Bekasi H.Eka Supria Atmaja terkait honor sebesar 2,8 juta/bulan itu sudah seharusnya direalisasikan dengan memerintahkan Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Bappeda dan Bagian Keuangan (BPKAD).

Faktanya, data yang dihimpun FPHI terkait anggaran Jastek (gaji honorer) pada APBD 2020 itu dulu sekitar Rp201miliar, sehingga honor hanya Rp1,8juta/bulan. Kemudian dalam KUA PPAS tahun 2021, anggaran itu menjadi sekitar Rp245 miliar, dan terdapat kenaikan sekira Rp40 miliar.

Jika dibaca di buku KUA-PPAS 2021 dan sudah ditetapkan pada sidang paripurna pengesahan anggaran APBD Kabupaten Bekasi tahun 2021, apabila penerima honor berjumlah 9.333 orang, maka tiap bulan honor kami menjadi sekitar Rp2.187.000/bulan.

Memang terdapat kenaikan dari tahun 2020 yang lalu besarnya Rp1,8 juta/bulan, artinya kenaikan hanya Rp300 ribu. Namun jumlah besaran itu, belum sesuai dengan janji Bupati Bekasi kepada FPHI menjadi Rp2,8 juta/bulan.

Kenaikan Rp300 ribu/bulan itu adalah murni perjuangan FPHI dengan 2 kali aksi di Pemkab Bekasi. Karena dalam anggaran 2021 baru naik sekitar Rp300 ribuan/bulan, artinya Bupati Bekasi ingkar janji, tidak sesuai pembicaraan dan janjinya sendiri kepada FPHI.

FPHI menuntut honor sebesar UMK, namun Bupati Bekasi janjikan Rp2,8 juta/bulan untuk di tahun 2021. Untuk sementara FPHI bisa terima Rp2,8 juta/bulan, mengingat APBD juga harus fokus kepada penanganan Covid-19 dan kegiatan pemulihan ekonomi.

Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi proyek pembangunan ratusan toilet di sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi.

Pelaksana Tugas Juru Bicara (Plt Jubir) Penindakan KPK, Ali Fikri berkata, pihaknya sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan verifikasi data.

“Sudah ada verifikasi dan telaah oleh tim pengaduan masyarakat KPK kepada pihak masyarakat pelapor. Namun demikian tentu terkait materi laporan tidak bisa kami sampaikan,” kata Ali Fikri saat dihubungi, Senin (11/01/2021).

Dikatakan Ali, verifikasi dilakukan untuk mengetahui apakah laporan itu masuk ke ranah tindak pidana korupsi atau bukan. Jika laporan dikategorikan sebagai korupsi, Ali meyakini maka KPK akan memproses lebih lanjut.

“Setelah diverifikasi data, KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku,” terang Ali singkat.

Sebelumnya, proyek pembangunan sebanyak 488 toilet dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bekasi senilai Rp198 juta per unit yang menyedot anggaran APBD-P Kabupaten Bekasi tahun 2020 sebesar Rp98 miliar, sempat viral di media sosial.

Salah satu kontraktor berinisial GN mengaku untuk pembangunan per unit toilet sekolah berikut uang koordinasi lapangan dan setoran 10 persen setelah dipotong pajak sampai selesai, hanya menghabiskan modal sebesar Rp47 juta, dan itu sudah berikut bahan material serta jasa tukang.(RED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*