Kades Belum Optimal Realisasikan Surat Edaran Gubernur Jabar Tentang COVID-19, Dana Desa Dikemanakan?

Ketua Karang Taruna Kecamatan Babelan Abdul Syukur Hasbin.

BABELAN – Kepala Desa (Kades) dan BPD dinilai belum optimal merealisasikan surat edaran Gubernur Jawa Barat dalam penanganan COVID-19 di wilayah.

Padahal, surat edaran sudah dilayangkan sejak tanggal 16 Juni 2021 yang lalu. Namun hingga kini belum juga nampak realisasinya.

Demikian disampaikan Ketua Karang Taruna (Katar) Kecamatan Babelan Abdul Syukur Hasbin, Minggu (04/07/2021).

Syukur menjelaskan, surat edaran itu tertuju pada akar rumput yaitu para Kades dan BPD se-Jawa Barat. Di mana meminta kepada penyelenggara pemerintah yang paling bawah yaitu desa untuk dapat mengoptimalisasi peran Satgas COVID-19 di desa.

Menurut Syukur, ada beban tugas 9 poin dalam surat Gubernur Jabar tersebut, yakni dari mulai peran dan tugas, pendataan zona, unsur-unsur yang terlibat dalam satgas, alih fungsi gedung milik desa, edukasi ke warga, peran dan fungsi relawan dan pendamping, serta membuat rekapitulasi sebagai bahan laporan.

“Yang tak kalah pentingnya adalah optimalisasi dana desa yang nantinya akan mensuport mobilisasi kegiatan Satgas COVID-19 sebagai mana yang dimaksud dalam surat edaran itu,” ungkap dia.

Dalam surat edarannya, papar Syukur, Gubernur Jabar menyarankan 3 hal, yaitu:

1.Terus tingkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker.
2.Melakukan pengamatan dan monitoring terhadap komorbit masyarakat dengan memberikan vitamin D3 dalam darah agar tingkat imunnya di atas 30.
3.Terus edukasi masyarakat dengan tips sederhana menjaga kesehatan dan pola hidup bersih.

“Terhitung sudah lebih dari 15 hari kerja sejak edaran tersebut dilayangkan, namun masih belum nampak ada kegiatan Satgas COVID-19 di kantor desa. Kecuali suara sirene mobil ambulance desa dan mobil satgas yang bersosialisasi,” ujar dia.

“Belum juga nampak kegiatan relawan covid di desa, belum terlihat Tim Penggerak PKK yang mengedukasi masyarakat, dan juga peran serta unsur pemuda seperti karang taruna,” ujar dia lagi.

Syukur menambahkan, jika surat edaran tersebut memuat tentang optimalisasi penggunaan dana desa untuk kegiatan COVID-19, maka kembali dipertanyakan seperti apa perencanaan kegiatannya.

“Are there according to?. Lebih melebar pertanyaannya lagi, gimana dengan alokasi dana COVID-19 pada tahun sebelumnya?. Tentunya ini tugas kita bareng-bareng untuk berbenah diri, khususnya yang punya tupoksi kerja yaitu pak camat,” terang dia.

Syukur pun menyindir belum cukup dengan perencanaan program kegiatan yang baik dan terstruktur tanpa adanya evaluasi kerja dengan melibatkan unsur steakholder dalam hal ini unsur masyarakat yang memiliki kopetensi di bidangnya.

“Ayo bersama kita lawan COVID-19 melalui cara memutus mata rantai penyebarannya dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti yang termaktub dalam surat edaran gubernur. Point penting lainnya, gunakan dana desa secara optimal dengan menggunakan azas transparan, akutabel dan terukur,” demikian Syukur mengakhiri. (RED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*