Kecewa Belum Terima Legalitas dan Kesejahteraan Dari Disdik, GTK Non ASN Nyatakan Mosi Tidak Percaya

Sejumlah GTK Non ASN yang tergabung dalam FPHI sambangi kantor Disdik di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Kamis (15/07/2021).

CIKARANG PUSAT – Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non ASN yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kabupaten Bekasi, mengaku kecewa dengan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Pasalnya, hingga kini legalitas dan kesejahteraan untuk GTK Non ASN belum terima legalitas dan kesejahteraan dari Disdik Kabupaten Bekasi.

“Hingga saat ini Surat Penugasan (SP) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi belum kami terima, bahkan untuk gaji 13 pun belum dibayarkan. Padahal Kadisdik Carwinda sudah memberikan pernyataan kepada kami bahwa gaji 13 akan dibayarkan di bulan Juli bersamaan dengan dibayarkannya gaji 13 Guru PNS,” ungkap Ketua FPHI Korda Kabupaten Bekasi, Andi Heryana melalui rilisnya, Kamis (15/07/2021).

Andi menjelaskan, pernyataan tersebut disampaikan Carwinda di hadapan Ketua DPRD BN Kholik Qodratulloh dan Wakil Ketua DPRD Soleman di ruangan VIP Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Jum’at t (07/05/ 2021) lalu.

Berdasarkan bukti yang FPHI pegang, papar Andi, ternyata masih ada pemotongan gaji GTK Non ASN, baik yang bersumber dari APBD maupun dari dana Bantuan Operasional Sekolah( BOS).

Andi menyebut meski pembayaran gaji dilakukan dengan transfer ke rekening masng-masing GTK Non ASN sesuai nilai dalam DPA sekolah sebesar Rp700 ribu per bulan untuk Jasa Tenaga Kerja (Jastek) dari anggaran dana BOS yang wajib dibayarkan kepada GTK non ASN, namun di beberapa sekolah mengharuskan GTK Non ASN melakukan pengembalian sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh Kepala Sekolah dengan sejumlah dalih.

Andi melanjutkan, sejumlah dalih tersebut, yaitu sekolah kecil atau muridnya sedikit hingga dana BOS yang diterima pun sedikit, adanya beberapa guru Non ASN baru yang belum dapat Jastek APBD atau terkendala dengan NUPTK pembiayaannya, dan karena adanya sekolah yang menggunakan jasa operator sekolah dari sekolah lain yang tidak bisa dianggarkan gajinya dari sekolah tersebut hingga gajinya dibebankan kepada semua GTK non ASN yang sudah dapat gaji sesuai aturan, dan bahkan ada juga yang berdalih uang kebersamaan.

“Hal ini pernah beberapa kali pihaknya sampaikan ke Dinas Pendidikan, akan tetapi tidak ada tindak lanjut, bahkan praktek tersebut masih terus terjadi, malah Dinas pendidikan terkesan melakukan pembiaran terhadap masalah tersebut,” beber dia.

Andi pun menyampaikan bahwa banyak hal lain yang perlu dibenahi dan diperbaiki sistem kerja Dinas Pendidikan yang tidak bekerja secara profesional.

“Maka dengan ini kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Disdik yang dipimpin oleh Carwinda. Sebab sejak Disdik dipimpin oleh beliau banyak kegaduhan dan banyak hal yang tidak membuat nyaman GTK Non ASN selama ini. Belum lagi ditambah dengan ulah oknum pejabat di Disdik yang selalu mengintimidasi GTK Non ASN, dan masih saja ada pembiaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,”tegas dia.

“Mari kita selamatkan pendidikan Kabupaten Bekasi. Kami khawatir pendidikan di sini semakin hari semakin kacau dengan ulah oknum tersebut,”tegas dia lagi.

Dia menambahkan, hari ini FPHI kembali mendatangi kantor Disdik di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk mendesak Disdik agar segera melakukan pembenahan dan bekerja secara profesional.

“Kami akan terus bergerak dan berjuang untuk mendapatkan hak kami sebagai GTK Non ASN,agar kami dapat bekerja secara nyaman dan aman tanpa ada ancaman serta intimidasi yang
dilakukan oleh oknum Disdik,” demikian Andi mengakhiri.(RED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*