LBH BPR Gugat Disperkimtan Kota Bekasi ke Pengadilan

Tim Litigasi LBH Benteng Perjuangan Rakyat berpose di depan Kantor Pengadilan Bekasi.

BEKASI SELATAN – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Bank Central Asia (BCA) cabang Kota Bekasi digugat Lembaga Bantuan Hukum Benteng Perjuangan Rakyat (LBH BPR) ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi.

Gugatan LBH BPR berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Oktober 2021 dari Dewan Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dan Dewan Pengawas PPPSRS, atas gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pencatatan akta yang sudah dibatalkan dan pencatatan akta yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPPSRS Apartemen Grand Center Point. Juga terkait pencairan uang PPPSRS oleh pihak BCA Cabang Bekasi yang diduga hanya berpatokan pada pencatatan akta yang dilakukan Dinas Perkimtan.

Bertindak selaku Kuasa Hukum dari PPPSRS Apartemen Grand Center Poin, Margajaya, Bekasi Selatan, para penggugat dari LBH BPR beranggotakan Andi Muhammad Yusuf SH, Herbert Ericson SH. Danang Swandaru SH, Roynardo Simanullang SH, Surya Negara Panjaitan SH dan Ismail Alim Sarjana Hukum.

“Kami menggugat Kepala Dinas Perkimtan berkaitan dengan surat yang dia munculkan.¬† Sehingga dari pihak kepengurusan PPPSRS dengan dasarnya itu (disposisi dari dinas), mereka melakukan pencairan ke bank, dan BCA Cabang Bekasi mengeluarkan dana,” ujar Ismail Alim dengan didampingi Direktur LBH Benteng Perjuangan Rakyat Andi Muhammad Yusuf SH, Selasa (12/10/2021).

Mewakili Tim Litigasi, Ismail mengungkapkan, pihaknya menduga ada hal-hal yang diindikasikan tidak transparan dalam pengelolaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pengurus PPPSRS Apartemen Center Poin.

“Sementara penghuni minta ada sebuah transparansi tentang keuangan, dan memang konflik ini sudah berlangsung lama. Kita mengajukan gugatan dasarnya dari dikeluarkannya surat terkait. Sehingga di situlah kita mengeluarkan surat kepada BCA dan lainya karena memang masih ada konflik dalam kepengurusan,”terangnya.

Selain Disperkimtan Kota Bekasi, Ismail mengatakan terdapat beberapa nama lain dalam surat gugatan nomor 502/Pdt G/2021/PN Bks yang telah diajukan pihaknya ke PN Bekasi tertanggal 12/10/2021. Di antaranya adalah Bank Central Asia (BCA) Cabang Kota Bekasi yang beralamat di jalan Amad Yani, Bekasi Selatan, dan Notaris pembuat akta.

“BCA kita gugat karena berkaitan. Padahal kita sudah memberikan surat peringatan kepada BCA tanggal 1 September. Tapi mereka tetap mengeluarkan uang karena dasarnya diterbitkan nota dari dinas. Seharusnya BCA-nya itu harus konfirmasi kepada kami sebagai advokat yang diberi kuasa penghuni Center Poin, karena kami sudah memberikan peringatan. Seharusnya tidak boleh memberikan kebijakan secara sepihak, “jelas Ismail.

Menurut dia, surat peringatan telah disampaikan pihaknya kepada Disperkimtan Kota Bekasi, BCA Cabang Amad Yani, dan Notaris sejak bulan September. Namun, Ismail menduga justru Notaris dan Disperkimtan telah mengeluarkan surat-surat yang dianggapnya sudah merugikan penghuni Center Poin.

“Kita ingin BCA itu harus bertanggung jawab terhadap keuangan yang dia keluarkan. Lalu dinas yang telah memberikan disposisi surat sehingga BCA mengeluarkan pencairan uang. Itu yang kita fokuskan. Dasarnya dengan pembatalan, itu yang ingin kami capai,” pungkasnya. (RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*