BEKASI TIMUR- Sementara ratusan siswa lulusan SD di Kota Bekasi terncam putus sekolah lantaran belum masuk ke sekolah SMP manapun, baik negeri atau swasta. Kabarnya, hal tersebut buntut adanya iming-iming sejumlah oknum yang menjanjikan bisa masuk ke sekolah negeri lewat bantuan mereka.
Salah seorang siswa lulusan SD yang coba diwawancarai Bekasi Ekspres mengatakan, sampai saat ini dirinya keukeh bertahan belum memilih bersekolah meski proses pembelajaran sudah dimulai lantaran ada oknum yang menjajikannya bisa masuk di sekolah negeri.
Bukan sekadar menjanjikan saja, oknum ini juga sudah mengambil uang dari orangtua siswa tersebut sebagai bentuk komitmen keduanya.
“Saya masih nunggu kabar, katanya bisa masuk ke SMP negeri lewat jalur belakang. Tapi, gak ikut kegiatan MPLS,” kata salah seorang siswa yang tidak mau disebut namanya.
Sementara berdasarkan data yang dirilis Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ada sebanyak 1.700 siswa lulusan SD belum bersekolah di SMP negeri maupun swasta.
Angka tersebut didapat oleh Dinas Pendidikan dari hasil penelusuran yang dilakukan di sejumlah lingkungan sekolah negeri yang ada di Kota Bekasi.
Dari 1.700an siswa yang belum tertampung di sekolah negeri, kini sisa sekitar 600an siswa yang belum sekolah.
Angka tersebut berkurang setelah sebagian siswa masuk ke sekolah swasta dan juga sekolah negeri setelah Dinas Pendidikan merubah kebijakan perihal rombongan belajar dari 32 siswa per rombongan belajar menjadi 40 siswa.
Kebijakan merubah rombel diambil setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) Online ditutup dengan dirubahnya Keputusan Wali Kota (Kepwal).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi mengatakan, pihaknya mendorong agar siswa bisa sekolah di mana saja, tidak harus keukeh di sekolah negeri.
Apalagi pada tahun ajaran kali ini, Pemkot Bekasi mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi sebesar Rp150 ribu untuk siswa sekolah swasta setiap bulannya.
Uang ini diberikan bagi peserta didik tidak mampu yang dibuktikan dengan masukya nama siswa tersebut dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kita ada bantuan untuk siswa kurang mampu. Jadi sama juga dengan negeri, swasta juga gratis,” kata dia.
Krisman juga menambahkan, sekolah swasta pada dasarnya bisa menerapkan kebijakan mengratiskan biaya pendidikan.
Sebab selain biaya dari Pemkot Bekasi sebesar Rp150 ribu per bulan, mereka juga mendapatkan bos pusat dan daerah. Yang jika ditotal nilainya diangka Rp275 ribu.
“Saya kira uang Rp275 ribu cukup untuk biaya pendidikan siswa swasta dan dengan itu, siswa bisa gratis,” pungkasnya.
Tingginya minat masyarakat akan sekolah negeri bisa dimaklumi, mengingat daya tampungnya yang terbatas. Daya tampung SMP negeri hanya 13.856 sementara jumlah lulusan SD se-Kota Bekasi 44.460 siswa.
Terpisah Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Tumai menyayangkan kondisi tersebut. Sebab hal semacam ini kerap dikeluhkan oleh warga.
Tumai pun mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi agar mengevaluasi kembali keberadaan SMP negeri di Kota Bekasi, utamanya dengan memerhatikan rasio jumlah penduduk dengan kebutuhan SMP di tiap-tiap kelurahan.
“Saya meminta pemkot dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk kembali melakukan evaluasi terhadap kebutuhan SMP negeri di Kota Bekasi. Evaluasinya adalah tentang beban dari jumlah penduduk di tiap-tiap kelurahan,” ujar politisi senior PDI Perjuangan itu.(Van/Boy/Ranto)
Leave a Reply