CIKARANG BEKASI – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mengintensifkan sosialisasi program unggulan mereka, yaitu Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP), di berbagai wilayah.
Kali ini, sosialisasi yang diselenggarakan di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi pada Jumat (21/11/2025), justru mengungkap persoalan mendasar lain yang dihadapi masyarakat: sulitnya akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sosialisasi yang menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengemudi ojek online, serta pengembang properti ini dihadiri oleh jajaran tinggi, termasuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Wakil Bupati Asep Surya Atmaja, dan perwakilan dari BP Tapera.
Di hadapan para pejabat, para pelaku usaha di Kabupaten Bekasi kompak menyampaikan keluhan mereka mengenai Program KUR, yang selama ini digadang sebagai solusi permodalan murah. Mereka mengeluhkan prosedur yang rumit dan seleksi administrasi yang ketat yang membuat program itu sulit dijangkau.
Dampaknya sangat memprihatinkan: sejumlah UMKM terpaksa mencari pinjaman alternatif, termasuk melalui rentenir, untuk mengembangkan usaha.
Devi (46), produsen bumbu rendang yang telah beroperasi 10 tahun, mengaku kesulitan mendapatkan modal dari KUR dan masih mengandalkan tabungan pribadi.
“Agak susah karena persyaratannya susah, aksesnya juga enggak gampang. Terutama ada jaminan. Jadi kami minta dipermudah atuh Pak,” keluh Devi saat berdialog langsung dengan Menteri Maruarar. Ia membutuhkan pinjaman antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta, asalkan persyaratannya dipermudah.
Kisah yang lebih tragis datang dari Rini (37), pengusaha katering, yang terganjal rapor merah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK—atau yang dulu dikenal sebagai BI-Checking—karena masalah kehilangan mobil. “Akhirnya ini saya pakai rentenir karena mau pinjam jaminan susah. Harusnya (KUR) ini jadi jalan keluar,” ungkap Rini.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Maruarar Sirait dengan tegas menuding masalah ini disebabkan oleh kinerja para birokrat yang lambat. Menurutnya, bantuan permodalan adalah hal vital dan seharusnya segera diproses untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Harusnya kita bekerja lebih profesional kepada masyarakat. Jangan sampai terlambat-terlambat seperti ini,” kata Maruarar, yang beberapa kali sempat menegur jajarannya selama kegiatan.
Pria yang akrab disapa Ara ini kemudian menekankan bahwa Presiden Prabowo telah mengucurkan dana sebesar Rp 130 triliun melalui Program KUR Perumahan. Program ini, yang dipastikan berlanjut tahun depan, dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk pembangunan, pembelian, atau renovasi rumah yang sekaligus mendukung kegiatan usaha mereka.
Terlepas dari isu KUR, acara ini sejatinya adalah sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditujukan untuk UMKM, pengembang, dan penyedia jasa konstruksi.
Dirjen Perumahan Kementerian PKP, Sri Haryati, menjelaskan bahwa KPP menyasar usaha kecil dengan modal tidak lebih dari Rp5 Miliar dan omzet maksimal Rp50 miliar. “KPP bisa diperoleh sampai Rp 500 juta, dengan penyediaan subsidi bunganya hanya 6%,” ujarnya.
Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan dukungan penuh Pemkab Bekasi. “Program ini sangat baik untuk membantu masyarakat, ada bantuan kredit sampai Rp 100 juta. Jadi masyarakat tidak pusing lagi dan jangan sampai terjerat judi online dan juga bank emok untuk usahanya,” pungkas Asep.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa KPR FLPP—program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah—telah menyalurkan bantuan untuk 861.124 unit rumah pada periode 2022 hingga 2025.(HEN)
Leave a Reply