BEKASI SELATAN – Penjabat Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah bersilaturahmi dengan Forum Ulama Mujahid 212 Kota Bekasi di ruang kerjanya Kantor Wali Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani, Rabu, (2/5/2018).
Perwakilan FUM 21, Ust Barkatullah dan rombongan menyatakan kesigapannya membantu pemerintah Kota Bekasi dan unsur terkait demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.
“Dari forum ulama siap menjaga ketertiban keamann demi Kota Bekasi yang aman, tertib, netral dan terkendali. Kami siap mensuport sepenuhnya,” kata Barkatullah yang juga menjabat Sekjen FPI Kota Bekasi.
Selain itu, dalam kesempatan ini, FUM 212 juga menyampaikan aspirasi yang perlu menjadi pertimbangan para pimpinan Kota Bekasi. Pertama menyangkut keterlibatan ASN atau ketidanetralan ASN jelang Pilkada 2018 yang baru-baru ini sempat mencuat bahkan melibatkan pejabat tinggi.
“Kami dari Forum Ulama Mujahid 212 ingin Kota Bekasi lebih maju dan aman terutama isu jelang pilkada dan netralitas PNS. Alhamdulillah berkesempatan langsung bertemu Pj Wali Kota Bekasi,” ucap Ust Batkatullah.
Pihaknya di awal pertemuan langsung menyampaikan hal tersebut dari beberapa informasi lainnya, seperti mengenai kerawanan beredarnya miras di Kota Bekasi terutama miras oplosan yang merenggut banyak nyawa anak bangsa di Kota Bekasi. Lalu mengenai pendirian rumah ibadah menurut pihaknya yang bermasalah dari segi perizinan.
“Kota Bekasi dikenal kota religius dan miras selayaknya tidak beredar di sini. Kemudian kami pun tidak melarang pendirian rumah ibadah, selaku forum kami sekali lagi tidak melarang tapi yang bermasalah saat di bawah waktu pengumpulan KTP warga,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Pj Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusuma mengatakan dirinya dalam menjalankan amanat Mendagri selain memastikan roda pemerintahan tetap berjalan juga salah satu tugasnya yakni mengajak ASN bersikap netral jelang pilkada. Bersikap netral menurutnya tetap memiliki hak berpolitik hanya pada saat waktu pencoblosan.
“Dari awal menjabat sudah saya mengingatkan agar ASN Kota Bekasi bersikap netral. Dan akan mengikuti regulasi bila mendapat laporan pelanggaran kode etik atau pelanggaran hukum aparatur. Kalau tersangkut hukum yang rugi diri sendiri sudah meniti jenjang karir dan imbasnya juga kepada keluarga,” kata Ruddy.
“Kita serahkan proses pada Panwaslu, Banwaslu untuk memeriksa laporan ketidaknetralan ASN. Lalu tugas saya menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi ASN untuk penjatuhan hukuman, bisa di tingkatan ringan, sedang atau berat,” sambungnya.
Satu hal lainnya mengenai peredaran miras, menurut Ruddy, Pemkot Bekasi dengan Polres Metro Bekasi Kota, jajaran Kodim 0507, Kejaksaan Negeri sudah cukup solid sehingga miras tidak beredar di Kota Bekasi apalagi jelang bulan suci Ramadhan.
“Kita pun memiliki Perwal Peredaran Miras dan sudah diatur. Koordinasi 3 pilar di wilayah dan Dinas Perdagangan Kota Bekasi terus berjalan baik, dan zona zero miras bisa diwujudkan,” harap Ruddy.
Terkait pendirian rumah ibadah, pihaknya siap menerima masukan dari berbagai kalangan dan segera dikoordinasikan dengan Kesbangpol Kota Bekasi dan unsur aparatur wilayah guna memastikan proses pendirian rumah ibadah warga sesuai prosedur yang berlaku.
“Terima kasih atas kehadiran para ustad dan alim ulama dari beberapa kecamatan. Forum silaturahmi ini saya ingin tidak berhenti sampai di sini sebagai bagian dari amanah dan tugas kita mewujudkan Kota Bekasi yang aman dan damai,” harap Ruddy. (GUN/ADV HUMAS)
Leave a Reply