BEKASI TIMUR-Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi akan segera menentukan sikap politik setelah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bekasi.
“Dalam waktu dekat ini akan segera kita putuskan, apakah kita masih di dalam bagian koalisi atau keluar dari koalisi. Penentuanya nanti pada saat penentuan AKD, di situlah PAN akan menentukan sikap oposisi atau koalisi,” ujar Abdul Muin Hafied, Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bekasi usai peresmian Kantor DPC PAN Kota Bekasi di Jalan Siliwangi, Bekasi Timur, Minggu (15/09/2019).
Diungkapkan, hingga saat ini PAN masih menyoroti penurunan semua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga menyebabkan defisit.
“Yang namanya APBD itu kan barang yang sudah direncanakan dan telah disetujui oleh anggota DPRD dalam paripurna, tapi kenyataanya kok bisa terjadi defisit yang mengakibatkan beberapa poin-poin yang membuat harus kita luruskan,” jelas dia.
Lanjut Muin,termasuk salah satunya kartu sehat (KS), karena sekarang ini sangat banyak kesulitan yang dihadapi masyarakat. Selain itu juga masalah bantuan hibah RT/RW, Posyandu dan segala macamnya, termasuk juga adalah Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sehingga pihaknya akan me-random semuanya nanti dalam pembahasan APBD di tahun 2020.
“Bahwa semuanya harus berbasis. Seperti TKK ini, kita akan tinjau semuanya harus berbasis dengan kinerja daripada TKK. Kenapa sebab-musababnya terjadi loncatan yang sangat lumayan hampir 800-900 milliar anggaran TKK itu dalam 1 tahun, kan termasuk besar, apakah sebanding lurus dengan kinerja TKK,” bebet Sekretaris DPC PAN Kota Bekasi ini.
Dia menegaskan, untuk itu pihaknya akan mengkritisi semuanya. Sebab menurutnya, tidak ada rumus yang namanya defisit di dalam proses penganggaran, karena semuanya sudah direncanakan.Kecuali Kota Bekasi mengalami gempa, barulah terjadi pergeseran anggaran ke masalah yang lebih urgent.
“Kota Bekasi kan semuanya normal-normal saja,”tandasnya.
Terkait ada dan tidaknya masalah yang menjadi pemicu hal tersebut, Muin mengatakan tidak tahu, pihaknya berencana akan membahas masalah tersebut nanti pada proses pembentukan APBD 2020.
“Kita kan sudah mengamanatkan, tapi kenyataanya pada saat proses-proses berjalan terjadi pengurangan pada semuanya. Apakah persoalanya karena PAD- nya yang kurang, apakah karena dana perimbanganya, kita kan belum tau. DPRD menyetujui, mengesahkan yang diamanatkan kepada eksekutif. Ini lho anggaran yang 6 triliun diamanatkan untuk masyarakat Kota Bekasi,” ujarnya
“Makanya kita harus lihat literaturnya dari awal sampai akhir, ada enggak di dalam proses itu di luar proses APBD yang telah kita setujui,” imbuhnya mengakhiri. (RAN)
Leave a Reply