Dianggap Gagalkan KS, Komisi 4 DPRD Bakal Panggil OPD Terkait

Puluhan massa saat menyampaikan aspirasi di pintu masuk Kantor DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019).

BEKASI TIMUR-Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Gerindra, Ibnu Hajar Tanjung menanggapi aksi demo yang digelar di Kantor DPRD setempat,Kamis (12/12/2019).

usai menemui pendemo, Ibnu Hajar Tanjung mengatakan, masyarakat berdemo itu suatu hal yang wajar, mereka menyampaikan aspirasinya di kantor DPRD, Jadi sudah selayaknya siapapun menyampaikan aspirasi asalkan harus punya aturan dan etika yang baik.

“Saya menyampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi bahwa dalam waktu dekat ini kita akan mengundang Dinkes, RSUD, BPJS agar duduk bersama di Komisi 4 untuk membahahas KS,”ujarnya kepada awak media.

Politisi Gerindra ini memyatakan, yang menggagalkan KS bukanlah DPRD tapi regulasi dari pusat melalui Perpres dan Kemendagri,terbukti dengan disetujuinya penganggaran KS tahun 2020 sebesar 400 miliar saat rapat paripurna.

“Wali Kota terlalu terburu-buru mengeluarkan surat edaran (SE), yang semestinya dibahas dulu bagaimana solusinya. Kan DPRD sudah menyetujui anggaran 400 miliar untuk KS,” Jelas Ibnu Tanjung.

Lebih lanjut Ibnu Tanjung menegaskan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, bahwa DPRD sebagai penyambung lidah rakyat akan berpihak dan memperjuangkan aspirasi masyatakat Kota Bekasi.

“Jadi sabar, kita akan mencari solusi yang terbaik untuk warga Kota bekasi.Tidaklah mungkin wakil rakyat akan merugikan rakyatnya. Saya mengimbau warga masyarakat Kota Bekasi untuk menahan diri, bersabar.Sebagai anak bangsa kita harus mengedepankan kepentingan bersama. Kita jaga Kota Bekasi,”pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan warga masyarakat yang mengatasnamakan Harimau Patriot mendatangi Kantor DPRD Kota Bekasi untuk menyampaikan aspirasinya terkait penghentian Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

Dalam orasinya mereka menyampaikan KS-NIK sejalan dengan UUD 1945 dan otonomi daerah. KS-NIK bersumber dari pajak rakyat, bukan sekedar memberikan layanan kesehatan gratis bagi warganya,tetapi juga memberikan jaminan hidup sehat sejahtera sesuai dengan butir sila ke 5 Pancasila, ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

“Kerena itu, kami Harimau Patriot Kota Bekasi Peduli Kartu Sehat Bekasi sangat mendukung penuh Wali Kota Bekasi dalam memperjuangkan KS-NIK tetap ada di Kota Bekasi dan menjadi solusi program kesehatan bagi warga Kota Bekasi. Karena KS-NIK Kota Bekasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bekasi,” tegas Ahmad Nurdin, kordiantor aksi saat berorasi di depan Kantor DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019).(RAN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*