BEKASI TIMUR-Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Abdul rozak menyesalkan sikap Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) yang membiarkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemkot Bekasi turut demonstrasi pada saat jam kerja.
“Saya sangat menyesalkan apa yang dilakukan TKK Kota Bekasi. Menurut saya ini pembiaran karena tidak ada tindakan tegas dari Kepala BKPPD. Setidaknya dipanggil. Apakah boleh, apakah dibenarkan TKK melakukan aksi demo ke DPRD,” ujarnya kepada awak media, Selasa (17/12/2019).
Politisi Partai Demokrat ini secara tegas menyatakan sikap tidak percaya dengan Kepala BKPPD karena tidak ada tindakan ataupun sanksi tegas yang diberikan terhadap TKK terkait hal tersebut.
“Saya Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi sangat tidak percaya dengan Kepala BKPPD karena telah membiarkan TKK ikut berdemo tanpa ada tindakan dan sanksi,” tegasnya.
Dikatakan Abdul Rozak, adapun soal intervensi TKK kepada Ketua DPRD Kota Bekasi saat demonstrasi, ia menyatakan harus ditindak lanjuti.
“Karena kinerja DPRD itu kolektif kolegial, kita nanti akan berdiskusi dengan pimpinan dan lintas fraksi, kita akan memgambil sikap nanti,” jelasnya.
Terkait hal tersebut, ia menyatakan DPRD tidak akan kehilangan marwahnya , sekalipun intervensi ini berhubungan dengan kisruh pemberhentian KS-NIK.
“Yang namanya TKK adalah bagian dari non ASN yang bekerja di pemerintahan Kota Bekasi, terlepas keberadaan mereka ada kepentingan eksekutif, nanti akan kita dalami. Kita ada beberapa bukti , kalau memang dianggap perlu nanti kita keluarkan,” pungkasnya. (RAN)
Leave a Reply